PERBEDAAN UNSUR-UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN” DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERADILAN ADMINISTRASI DAN PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN APAKAH KONSEKUENSINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI

Adriani Adnani

Sari


"Abuse of authority" and "abuse of authority" is a term born of the doctrine of State Administrative Law and commonly used in the realm of law. Etymologically, the terms "abuse" and "abuse" are derived from two syllables "misuse". Misuse in the form of noun means the process, method, act of abusing; fraud, while "abuse" in the form of a verb is meant to do something that is not as it should; abuse. The term abuse / abusing in Dutch terms is known as misbruik which has similarities to the term missbrauch in German or misuse and abuse in English terms whose meaning is always associated with a negative thing which is abuse. So between the terms "abuse" and "abusing" there is no difference, "abuse" refers to the process, method, actions, while "abusing" refers to the action or implementation.

Teks Lengkap:

Hal 83-90

Referensi


Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2016.

Annisa Arifka, Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Arfan Faiz Muhlizi, Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1, 2012.

Budi Parmono, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brwajiya, Malang, 2011.

Bram Mohammad Yasser,Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Disiplin F. Manao, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, 2018.

D. Andhi Nirwanto, “Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Mohammad Sahlan, Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, Nomor 2, 2016.

Philiphus M. Hadjon, et-al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012.

Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 1 2015.

Bram Mohammad Yasser,Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt), Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Ferdian, Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Muhamad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Oky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Tommy Busnarma, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.

Tri Cahya Indra Permana, Hak Permohonan Pejabat/Badan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press, Yogyakarta, 2014.

Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 3, 2015.