PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Rizana Rizana

Sari


According to Article 50 of Law Number 41 of 1999 about Forestry, it is affirmed that everyone is prohibited from burning the forest, but in 2018 there were still forest fires in Indragiri Hilir Regency, Riau Province with an area of approximately 50 hectares located in Concong District. The problem is how to enforce the law against forest crime in Indragiri Hilir Regency, Riau Province according to Law Number 41 of 1999 about Forestry? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research are that the implementation of Law Number 41 of 1999 about Forestry against forest fires in Indragiri Hilir Regency, Riau Province has not yet proceeded as expected. The obstacles are the lack of public understanding of the benefits of the forest for the long term and the lack of law enforcement in the case of forest fires. Law enforcement is that Article 78 of Law Number 41 of 1999 about Forestry affirms that anyone who intentionally burns forest can be threatened with imprisonment and fines. In addition, if a criminal act of forest burning is carried out by a legal entity or business entity and / or on behalf of a legal entity or business entity, then the criminal sanction is added to 1/3 of criminal sanctions in Article 78 of Law Number 41 of 1999 about Forestry.

Teks Lengkap:

Hal 135-139

Referensi


Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Eko Ardiansyah Pandiangan, Erdianto, dan Ledy Diana, Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggung Jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, Nomor 2, 2016.

Geovani Meiwanda, Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Sosial Politik, Volume 19, Nomor 3, 2016.

Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edorita, Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Salim H.S., Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007.

Soerjono Seokanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Wartiningsih, Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan, Setara Press, Malang, 2014.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.




Anda Pengunjung Ke- Flag Counter