PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MENGAWASI PEMERINTAHAN DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH DAN NAGARI LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

Faisal Faisal, Failin Failin

Sari


Kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pegawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalanya Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi belum efektif karena BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Agar kebijakan yang di buat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai keinginan dari semua pihak. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah, khususnya bidang hukum dan pengawasan, dari segi anggaran tidak selalu dilaksanakan sosialisasi terhadap BAMUS, terjadinya pertentangan antara BAMUS dan Pemerintahan Nagari serta dana operasional tidak mencukupi sementara BAMUS di tuntut aktif memperjuangakan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dalam hubungan tata kerja pemerintahan nagari. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, harus di sosialisasikan setiap anggaran sehingga masyarakat juga ikut mengetahuinya, setiap pertentangan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya agar terciptanya hubungan yang harmonis antara BAMUS dan Pemerintahan di Nagari dan dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Teks Lengkap:

Hal 156-163

Referensi


Abdullah Rozali, 2005, Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Fundamental sebagai suatu alternative, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Afdhal Prima, Jurnal Online Mahasiswa, Sistem Pemerintahan Nagari, ( Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar ), Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober 2014.

Agustino Leo, 2006, Politik Dan Kebijakan Publik, Aipi Bandung, Bandung;

Annisa aulia putri, Ria ariany, Syamsurizaldi, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Sistem Tata Kelola Pemerintahan Nagari Dalam Menciptakan Public Value Di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, universitas andalas, padang, issn: 2541-2515 (p), 2541-2035 (e) volume: 4 (1) 2019: p. 102-116;

Bagir Manan, 1994, Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Bandung;

Charles Simabura, 2011, Konstitusionalitas PembatalanPeraturan Daerah Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, Jurnal Konstitusi, PUSaKO FH-UA, Vol.IV No.1, Juni 2011 hal.137-162

Karta Sasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta;

Lidia Nora, 2010, Partisipasi Masyarakat Nagari Mewujudkan Format Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Efektif dan Efisien di Sumatera Barat, Padang: Universitas Negeri Padang, Paper tidak diterbitkan;

Miriam Budiarjo, 2000, Dasar-dasar Ilmu politik, PT Gramedia Pustaka, Jakarta;

Nusyirwan Efendi, Pandangan Kebudayaan Minangkabau terhadap Ekonomi, Makalah disampaikan pada diskusi, model Alternatif Nagari dalam Kontek kekinian, diselenggarakan P3SD Padang, Gedung Genta Budaya 27 April 2000;

Panca Setyo Prihatin, Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, , Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol. II Nomor 1 oktober 2016

Raldi.H.Koester, 1997, Perspektif Lingkungan Desa dan Kota, UI Press, Jakarta;

Surya Prahara, Jurnal Pelangi Research of Education and Development, Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam, STKIP PGRI Sumatera Barat, Vol. 6 No. 1 Desember 2013 Halaman 53-61;

Toni Adrianus Pitu, 2006, Mengenai Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi, Penerbit Nusa, Bandung;

Yasril Yunus, Jurnal DEMOKRASI, Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau, Vol. VI No. 2 Th. 2007;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari