PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PARIAMAN

Neli Gusmawati, Mashudi Mashudi, Neneng Oktarina

Sari


In the era of globalization the development of society in the economic and business sectors is growing very rapidly. These highly dynamic economic and business developments turned out to have quite fundamental implications for the shift in legal institutions and institutions in Indonesia. The implications for legal institutions are caused by inadequate norms to support economic and business activities that are developing so rapidly including developments in dispute resolution efforts that arise in the business world, one of which is about consumer disputes. The dynamism of economic and business development also needs to be balanced with regulations in the field of law. This research is an analytical descriptive research. From the research results it can be explained that: The implementation of mediation in the settlement of consumer disputes at the City Consumer Dispute Settlement Agency is carried out through the role of three mediators from the three assembly elements present at BPSK, namely government elements, business actors and consumer elements. The mediation carried out at the Padang City BPSK always exceeds the mandatory timeframe, so that the time is inadequate in the success of the mediation, the mediation seems to be forced upon the parties because the BPSK assembly believes the mediation decision can equalize the position of consumers who were previously in a weak position. The legal consequences of the implementation of mediation in the settlement of consumer disputes by BPSK Kota Pariaman can be in the form of agreement or disagreement of the parties as outlined in a determination, and the determination is also not infrequently deviated due to the absence of an executive power over the BPSK Kota Pariaman determination or decision.

Teks Lengkap:

Hal 321-333

Referensi


Shidarta, HukumPerlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.

Syahrizal Abbas, Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional), Cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, 2011.

Erman Rajagukguk, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Jurnal Megister Hukum, UII, Volume II, Nomor 4, Yogyakarta, 2000.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013 .

Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Yogyakarta, 2012

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Wawancara dengan Majelis BPSK Kota Pariaman yang mempunyai sertifikasi Mediator pada Kantor BPSK Kota Pariaman tanggal 15 Desember 2018

Wawancara dengan Sekretaris BPSK Kota Pariaman pada Kantor BPSK Kota Pariaman tanggal 15 Desember 2018.

Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Pariaman pada Kantor BPSK Kota Pariaman tanggal 15 Desember 2018.

Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, Kementrian Perdagangan, Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditijau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2015.

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, BerdasarkanPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016.

Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009.

Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Ferdian, Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.




Anda Pengunjung Ke- Flag Counter