PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Rai Iqsandri

Sari


Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. This study aims to explain the law enforcement against narcotics misuse in Riau Province based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this research is sociological legal research. The results of this study explain that narcotics abuse can be categorized as a criminal offense as regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Riau Province is one of the main routes, especially sea lane, narcotics distribution from abroad to Indonesia. The types of narcotics that are most widely circulated and abused in Riau Province are marijuana and methamphetamine. In order to eradicate criminal acts of narcotics abuse in Riau Province which are already very alarming, strict law enforcement is needed along with the application of sanctions that can provide a deterrent effect, namely the application of the death penalty to narcotics abuse offenders.

Teks Lengkap:

Hal 334-339

Referensi


Agus Purnomo. 2016. “Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia; Perspektif Sosiologi Hukum”. Jurnal De Jure, Vol. 8 No. 1.

Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Andrew Shandy Utama. 2018. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 26-36.

Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum

Pidana Internasional, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Yogyakarta: Djambatan, 2004.

Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung : Mandar Maju, 2003.

Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Muhamad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.




Anda Pengunjung Ke- Flag Counter