PROSES PEMBUKTIAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Kasus Pada Pengadilan Tipikor Di Pengadilan Negeri Padang)

Supran Supran

Sari


Process verification of state quantity costs due to corruption regulated in law number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Law. The verification of state quantity costs arising from of corruption is difficult to find. This cause by several factors. The problems in this research is: (1) how the process verification of state quantity costs from corruption? (2) what is obstacles find from officials in the process of proving total losses of countries on criminal acts of corruption ?(3) how correlation due to the number of the state a loss of corruption in drop by a judge? This research adopting juridical sociological, the data use covering primary and secondary data. Data is collect through interviews , the study documents and analyzing with qualitatively .The results of research it: (1) the process of due to the number of the state a loss of corruption in a total loss. (2) the obstacles find in the process of proving for of public prosecutors and judges namely covering juridical obstacles and non juridical? (3) Correlation amount of losses that the State decide by the judge as a criminal judgment in the case of restitution for the losses that State.

Teks Lengkap:

Hal 367-373

Referensi


A. Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.

Amirudin dan ZainalAsikin, 2004,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta

Amiruddin 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

AndiHamzah, 2005, PemberantasanKorupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta

_____,2001, Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Universitas Trisakti, Jakarta.

Anwar, Syamsul, 2006, FikihAntikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), Jakarta

Depdikbud, 1995, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Elwi Daniel, 2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajagrafindo Persada, Depok

ErmansyahDjaya, 2010, MeredesainPengadilanTindakPidanaKorupsi, Cetakan ke-1, SinarGrafika, Jakarta

EviHartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Gupta, dkk, 2012, Korup&Orup, Sinarpada, Badung

Hari Sasangka, dkk, 2006, Hukum Pembuktian Dalam Perkara, Mandar Maju, Bandung

Indriyanto Seno, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta

Laden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Dan Pemberantasan, Djambatan, Jakarta.

Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana danYurisprudensi. Sinar Grafika. Jakarta

Lawrence M Friedman, 2001, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial ( a legal sistem a sosial science perspective),diterjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

LiliRasyidi, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung.

Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia,Bogor.

MochtarLubis dan James Scott, 1985, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.

O, C, Kaligis, 2012, Kerugian negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP, YarsifWatampone, Jakarta,

Purwaning M, Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung

R. Wiyono, 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Schafmeister, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta

SoerjonoSoekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarsono,1992, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung

Tetenmasduki, 2003, menyingkap korupsi di daerah, in- trans, Jakarta

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung

WirjonoProdjodikoro 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, RefikaAditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara,

C. Sumber-Sumber Lain

DjokoSumaryanto, Perspektif Yuridis PengembalianKerugian Keuangan NegaraDalam TindakPidana

Korupsi




Anda Pengunjung Ke- Flag Counter