FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG TERJERAT KASUS TINDAK PIDANA

Triadi Triadi

Sari


Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian atau non-litigasi adalah dengan cara muyawarah antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban serta disaksikan oleh pihak LPA dan Polisi sebagai mediator. Penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian atau non-litigasi dilakukan dengan alasan : menghindari stigmatisasi pelaku sudah menyadari kesalahannyapihak korban sudah memperoleh ganti rugi dari pelakutindak pidana yang dilakukan pelaku ringan Penyelesaian secara non litigasi dapat memenuhi dan mencapai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, karena : saling memaafkan antar pelaku dan korbananak pelaku tindak pidana kembali ke orang tuatercapai keseimbangan dalam masyarakatsudah tidak ada stigma bagi anak.
Namun demikian, penyelesaian non-litigasi ini juga memiliki beberapa kendala dalam praktik pelaksanaannya yakni: pihak korban tidak mau menerima penyelesain secara non litigasitindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berataparat penegak hukum kurang mendukung tidak ada juklak atau juknis untuk pelaksanaannya.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Atmasasmita, Romli, 2006, Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung

——————-, 2013, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung

Bogdan, Robert dan Steven J Tylor, 2013, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Cetakan Kedua, Surabaya

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta

Harkrisnowo, Harkristuti, 2013, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu GugatanTerhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta

Hadisuprapto,Paulus, 2013, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Hanitijo Soemitro, Ronny, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Grafika,Jakarta

Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law. European Alliance for Innovation (EAI).

Muladi, 2002, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang

Iswanto dan Angkasa, 2002, Diktat Viktimologi, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto

Nawawi Arief,Barda, 2004, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,

——————-, 2008, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

——————, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, 2007, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI Press, Jakarta

Reksodiputro, Mardjono, 2013, Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi) , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

——————, 2004, Sistem Peradilan Pidana (Tugas dan Fungsi Penegak Hukum MelawanKejahatan) dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

R.M.Jackson, 2002, Enforcing the Law, Pelican Book

Susanto, I. S., 2002, Diktat Kriminologi, Fakultas HukumUNSOED, Purwokerto

Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Soekanto,Soerjono, 2008, Remaja Karya, Bandung

Soetodjo, Wagiati,2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.590

Jumlah Kunjungan

Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Anda Pengunjung Ke- Flag Counter