KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPRS/MPR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Eddy Asnawi

Sari


Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap perubahan kekuasaan atau kewenangan kelembagaan MPR yang membawa akibat pada kedudukan hukum ketetapan MPRS/MPR yang dilahirkannya, baik itu sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Kajian penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan sepanjang berlakunya UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, cakupan luas materi muatan yang diaturnya tidak hanya terbatas pada hal-hal ditentukan dalam UUD 1945. Jika diklasifikasikan, ada Ketetapan MPR yang memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR sejenis penetapan administrasi Negara (beschikking), Ketetapan MPR berupa perencanaan (GBHN), dan Ketetapan MPR semacam peraturan kebijakan (beliedregels) di bidang administrasi negara. Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, maka kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi sumir, di satu sisi perubahan pasal-pasal UUD 1945 dan adanya ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945 mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR (jenis peraturan perundang-undangan) bersifat mengatur (regeling), karena tidak lagi memiliki dasar konstitusioanal dalam UUD 1945. Namun di sisi lain dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi hidup kembali sebagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan pembatasan sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b, yakni Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Bagir Manan, Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987.

Bagir Manan, Kuntana magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.

Ifdhal Kasim, 70 Tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam-Huma, 2002.

Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Moh.Kusnardi, Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia, 1978.

Moh.Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Moh. Mahfud MD, “Perubahan UUD 1945 dan Perkembangan Hukum Tata Negara”, Bahan Ceramah Umum Pada Rakernas Asosiasi Pengajar HTN-HAN Se-Indonesia, Jakarta, 5 Desember 2008.

MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Ramdlonnaning, Cita dan Citra Hak-Hak Azasi Manusia di Indonesia, Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, 1983.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pres, 1990

Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sri Soemantri MartoSoewignjo, “Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat”, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 21 Februari 1987.

Jurnal

Delfina Gusman, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum R espublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 12 Nomor 1, November 2012.

Ismail Hasani, “Erosi Konstitusionalisme: Tinjauan Politik dan Hukum Perda-Perda Diskriminatif Dalam Kerangka Konstitusi”, Jurnal Dignitas, Elsam, Volume VI Nomor 1 Tahun 2010.

Fatmawati, “Catatan Singat Mengenai Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun ke 39 Nomor 4, Oktober 2009.




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.788

Jumlah Kunjungan

Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Anda Pengunjung Ke- Flag Counter