TANTANGAN DALAM PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

Rizki Afri Mulia, Berian Hariadi, Susiyanti Meilina

Sari


Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, dibenahi secara aktif di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara yang belum selesai yang akan terus mengalami perubahan dan tidak akan pernah selesai. Kecenderungan pendekatan yang digunakan dalam artikel ilmiah juga menjadi topik yang menarik. Tentunya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan bahwa prosedur tersebut menghadirkan berbagai kendala. Terkadang, penelitian juga meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dalam mata pelajaran dan kesulitan serta menyusun pertanyaan terbuka yang belum terpecahkan dalam penelitian desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022. Analisis tren ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Scholar sebagai sumber data dan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa subjek penelitian desentralisasi yang paling banyak dipilih adalah kebijakan, politik daerah, dan pembangunan daerah. Persentase diskusi paling signifikan topik ini adalah 19,2%, diikuti oleh 15,4%. Pariwisata, politik budaya, politik hukum, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia berada di urutan terbawah, dengan gabungan 3,8%. Kecenderungan dalam metodologi penelitian desentralisasi adalah menggunakan metode "kualitatif". Pendekatan ini memiliki tingkat penggunaan tertinggi sebesar 92,3%. Sementara "kuantitatif" memiliki tren penggunaan terendah, dengan 7,7% dari semua kutipan, itu adalah istilah dengan frekuensi terendah. Tantangan dalam kajian desentralisasi meliputi konflik vertikal, kelembagaan reformasi, dan ketimpangan akses. Amerika Serikat secara geografis beragam karena geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kapasitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Literature Review, Tantangan, Desentralisasi


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(2), 87–102.

Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 9(1), 228–248.

Fadri, Z. (2020). Pembangunan Masyarakat Alternatif Model Democratic Participatory. Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, 4(2), 27–39.

Gómez-Leal, R., Holzer, A. A., Bradley, C., Fernández-Berrocal, P., & Patti, J. (2022). The relationship between emotional intelligence and leadership in school leaders: a systematic review. Cambridge Journal of Education, 52(1), 1–21.

Groat, L., & Wang, D. (2004). Architectural research methods. Nexus Network Journal, 6(1), 51–53.

Harnawansyah, M. F. (2019). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(9), 50–64.

Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(2), 103–116.

Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 238–258.

Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara. Riau Law Journal, 5(2), 141–160.

Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 5(1), 56–67.

Jaya, A. C. (2019). Politik Budaya Melayu: Strategi Kebudayaan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Menghadapi Tantangan Global. Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 68–84.

Johansyah, J. (2018). Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi. Solusi, 16(3), 283–292.

Khair, H. A., Saleh, M., & Sarkawi, S. (2018). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora). Jatiswara, 33(3), 293–305.

Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. Sasi, 26(4), 557–570.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of Clinical Epidemiology, 62(10), e1–e34.

Modesti, P. A., Reboldi, G., Cappuccio, F. P., Agyemang, C., Remuzzi, G., Rapi, S., Perruolo, E., Parati, G., & Settings, E. S. H. W. G. on C. V. R. in L. R. (2016). Panethnic differences in blood pressure in Europe: a systematic review and meta-analysis. PloS One, 11(1), e0147601.

Noor, Z. A., Sekarningrum, T. D., & Sulistyaningsih, T. (2021). Disparitas perkotaan-pedesaan: pemerataan dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 576–585.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(01), 152–170.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(1), 1–11.

Pahlevan-Sharif, S., Mura, P., & Wijesinghe, S. N. R. (2019). A systematic review of systematic reviews in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 158–165.

Perceka, A. L. (2018). Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2), 165–169.

Permana, R. S. M., & Mahameruaji, J. N. (2020). Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik. Nyimak: Journal of Communication, 4(1), 17–33.

Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(2), 102–108.

Rachman, N. F. (2018). Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1), 1–23.

Rahman, A., Satispi, E., & Adiyasha, D. L. (2020). Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 177–199.

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215.

Sinaulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 4(1), 31.

Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 73–88.

Sunarsi, D. (2018). Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakterisrik Sistem Pendukungnya: Sebuah Tinjauan. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & …. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461

Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4(1), 33–51.

Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya). Jurnal Ilmiah AdvokasI, 10(2), 171–192.

Zempi, C. N., Maryam, S., & Priyono, P. (2022). E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik. IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 6(1), 27–36.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1668

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.