PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI SUMATERA BARAT
Sari
Citizenship or citizenship is one of the constitutive elements of the existence of a state, citizens are part of a population and become an element of the state and the constitution has an unbroken relationship with his homeland and with the country's constitution even though the person concerned is abroad. Citizenship indicates a legal relationship or mutual bond between the state and citizens. Citizenship is a very important basis for the state to determine who is a citizen and a foreigner. Based on the formulation of the problem mentioned above, the purpose of this study is to determine the rights and obligations of children in mixed marriages. To find out the legal protection for children from mixed marriages. This method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The result of this study is that children's rights become something that children deserve, and the children of mixed marriages live in Indonesia and the children of mixed marriages have not passed the age of 21 years / are not married, the children get the same legal protection as non-mixed children.
Keywords: Child, Citizenship, Marriage
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abdul Hariss. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jurnal Hukum,
Andy Rachmianto, Ike Farida. 2022. “Ini Masalah yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda”, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2566-ini-masalah-yang-dihadapi-anak-berkewarganeraan-ganda.
Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Journal Unpad.
Cahyo R. Muzhar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). 2022. https://www.kemenkumam.go.id/berita-utama/dilema-anak-berkewarganegaraan-ganda.
Desyinta Nuraini. 2021. https://hypeabis.id/read/2721/penelitian-sebut-ada-5-hak-anak-yang-belum-terpenuhi-negara.
Herni Widanarti. 2019. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, Jurnal Diponegoro Private Law Review.
Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju.
Eka Martiana Wulansari. 2015. Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding.
Moh. Idris Ramulyo. 2002. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara.
Mulyadi. 2000. Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.
Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, 2018.
Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Rahmat Fauzi. 2018 Dampak Perkawinan Campuran Terhdap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Soumatera Law Review.
Rini Fitriani. 2016 Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak, Jurnal Hukum Samudera Keadilan.
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1985. Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Alumni.
R. Subekti. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradyna Paramitha.
Supriyadi A Arief. 2020 Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan, Jurnal Sasi.
Wahidin. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan, Bogor: Ttp in media.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1863
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.