PERUBAHAN PAJAK TERKAIT TARIF PROGRESIF PADA PENGHASILAN (PPH) PERORANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI AZAS KEADILAN
Sari
The government officially issued the Harmonization of Tax Regulation Act (UU HPP) regulated in Law no. 7 of 2021, in the year 2021. This was established to streamline tax regulations by consolidating various provisions resulting from amendments from several previous tax laws into a single law. One of the objectives of this law is to provide different treatments to taxpayers based on their different capabilities to pay taxes. In accordance with the principle of vertical equity in tax collection, this aligns with the principle of unfairness to the unjust. The problem formulation taken is: Does the issuance of Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations concerning personal income tax (PPh) comply with the Principle of justice? The research method used in this issue is the Normative research method, which will be analyzed descriptively. Studies indicate that the progressive rate changes in the HPP Law are intended to increase the progressive tax rates on individual income tax by adding a new top layer with a higher income range than the range in the previous rules. The purpose of these progressive rate changes is to enhance the principle of fairness and concern for low-income taxpayer groups. Thus, at a glance, one of the principles of tax fairness, namely the Ability to Pay Principle, where taxes are levied based on the taxpayer's ability to pay, has been fulfilled.
Keywords: Personal Tax, Progressive Rate, Principle of JusticeTeks Lengkap:
PDFReferensi
Jurnal
• Aditya, G.N.I.A. 2021. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19.
• Alfi Bryan Garin Susanto, Indrawati Yuhertiana. 2021. Menguak Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid- 19, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol. 14, No. 2, Desember 2021, pp.171 – 183, p-ISSN : 1979-116X
• Arianty, Fitria. 2020. Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. Jakarta: Universitas Indonesia.
• Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra, Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1- Februari 2021.
• Manubulu Herry Aprilia, Yohanis Rupilu. 2020. Peraturan Undang-Undang Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Bangunan. Vol 5.
• Gede Ngurah Indra Arya Aditya. 2021. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413
• Hidayat Asrul 2014, “Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia”, Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Volume 7 No.1
• Kurnianingsih, R. 2022. Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business, 5 (02), 112–129. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097.
• Pramudita, G., & Antin, O. 2022. Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. Jurnal Bismak, Vol 2.
• Rosdiana, H., & Irianto, E. S. 2014. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
• Sudjana. 2020. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil, Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 111–128.
• Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. 2021. Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis,1(1), 7.
• Sitepu Febriola Regina. 2022. Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Progresif Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT.KTH) Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia
• Variantien Sofie. 2022. Dampak Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT QRS (Studi Kasus PT QRS Tahun 2021 Dan 2022) Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia
• Wulandari, S., & Budiaji, A. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi Islam, 8(239–268).
Peraturan
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
• Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2174
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.