BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
Sari
Keywords: Corruption Crime, Goods and Services, Economic Law
Teks Lengkap:
Hal 10-14Referensi
Amiruddin, Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I Mei 2012.
Annisa Arifka Sari, Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang, Jurnal Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.
Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Vonis Koruptor Semakin Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan Selama Tahun 2015, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.
Melki, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah, Jurnal Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
McLeod, R, 'Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption', Agenda, Journal of policy analysis and reform, vol. 7, no. 2, 2000.
Ria Casmi Arrsa, Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014.
DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.235


















