URGENSI KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Lambertus Josua Tallaut, Vience Ratna Multiwijaya, Aprima Suar

Sari


Economic Crime (TPE) currently still uses criminal law (penal-policy) in its handling, even though legal, criminal means have many shortcomings because they cannot eradicate, criminogens or factors, the occurrence of criminal acts because of their nature which works only after criminal acts have occurred, while dependence on criminal means has made Indonesian correctional institutions overcrowded. Non-penal means are very much needed in overcoming TPE. This research is normative legal research with the data used is secondary data composed of primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive methods. Penal facilities in dealing with crime have caused Indonesian prisons to become overcrowded, which has an impact on the occurrence of other criminal acts and violations of the human rights of inmates. This has proven that the prison system has experienced a shift where the main aim is to rehabilitate criminals so that when they return to society, they no longer commit crimes. Non-penal facilities are very necessary nowadays to tackle crime, especially TPE by changing the community's mindset towards the right direction, through educational means for social change in the right direction. The application of non-penal means is also in line with the theory of criminal treatment which emphasizes aspects of resocialization and improvement for the convict because crimes actually occur outside human will due to factors such as personal character, environment, etc.

 

Keywords: Economic Crimes, Crime in the Economic Sector, non-Penal Policy


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta: Genta Publishing. 2010).

Hartiwiningsih & Lushiana Primasari. Hukum Pidana Ekonomi. (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.).

Marlina. Hukum Penitensier. (Bandung: PT Refika Aditama. 2011).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press. 2019).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafinfo Persada. 2001).

Widyawati, Anis & Ade Adhari. Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya. (Depok: Rajawali Pers. 2020).

Jurnal

Abiyoga, Daffa dkk. “Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia”. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 1. No. 1. 2021.

Damanik, Yanels Garsione. “Problematik Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi”. Ruang Rencang: Jurnal Hukum Lex Genralis Vol. 1. No. 4. 2020.

Iswari, Fauzi & Azriadi. “Tindak Pidana Ekonomi serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. SUMBANG: 12 Jurnal Vol. 1. No. 1. Juli 2022.

Pratama, Mochamad Ramdhan & Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Ius Constituendum Vol. 5. No. 2. Oktober 2020.

Rinwigati, Patricia. “Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis. 1st ed. (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016).

Setiadi, Edi. “Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)”. Jurnal Sosial Pembangunan Vol. 16. No. 3. Agustus 2000.

Sudiro, Amad. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan”. Jurnal Era Hukum Vol. 9. No. 3. 1996.

Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7. No. 1. 2007.

Yoserwan. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40. No. 2. 2011.

Lainnya

Konsep kejahatan kerah putih pertama kali dikemukakan pada tahun 1939 di Philadelphia oleh Edwin H. Sutherland. seorang sosiolog Amerika. yang memberikan pidato pada pertemuan tahunan ke-34 American Sociological Association berjudul “White – Collar Criminal”. Menurut Sutherland, White Collar Crime, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, memiliki status sosial yang tinggi dalam jabatan atau pekerjaan. (teks asli bisa dibaca lebih lanjut dalam: Aleksandra Szaplonczay. “White-Collar Crime: Contemporary View”. Teisė 120 (2021), h. 140.).

Muladi. “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi,” Kompas.id. 2020. Kompas.id. 2020. diakses pada tanggal 27 Mei 2024.




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v6i2.2414

Jumlah Kunjungan

Anda Pengunjung Ke- Flag Counter