KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA

Remincel Remincel

Sari


The process of examination of the witnesses began from the investigation to the prosecution at the trial level. In the first stages of the investigation, the witnesses were questioned by investigators with due regard to the protection of witnesses, ie, without threats or tekanan.dari any party. Then the witness may be examined at the residence of the witness and the witness examined without being sworn. While at the level of prosecution or pesidangan the first witnesses called to hear the information.

Teks Lengkap:

Hal 268-273

Referensi


Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif. Jakarta: Sinar Grafika.

Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Eddy. O. S. Hiariej. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.

Rahardjo, 2004. Hukum Progressive (Penjelajahan Suatu Gagasan). Jakarta: Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004. Yayasan Pusat Kajian Hukum.

Sajtipto Rahardjo, 2005. Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Antony Freddy Susanto, Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna. Badung: Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Badung: Penerbit Alumni.

R. Soesilo, 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Rehngena Purba, 2008.Proses pengadilan Anak Litmas sebagai Bahan Pertimbangan Putusan oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan. Makalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Sinta Agustina, 2010. Slide Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Korupsi. Padang: dalam seminar Azas Legalitas dan Penemuan Hukum yang diadakan oleh Hima Pidana Fakultas Hukum UNAND pada tanggal 25 Maret 2010.

P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.94

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.