PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) TAHUN 2015 DI KABUPATEN AGAM (STUDI ATAS PELAKSANAAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Sari
Initially, Prona was implemented based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 189 of 1981 concerning the National Agrarian Operations Project. The project is tasked with processing land certificates en masse as an embodiment of the Catur Orderly program in the land sector whose implementation is carried out in an integrated manner and is aimed at all levels of society, especially for the economically weak, as well as resolving completely strategic land disputes. From the above provisions, it is known that the Government's efforts to implement land order can be said to be maximal, we can see from the various legal products issued, the existence of the National Agrarian Program, an institution that specifically handles the land sector (National Land Agency), as well as competent legal institutions to resolve disputes. land
Keywords: Registration, Land, Prona.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Ali Achmad Ghomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia Jilid 2,Jakarta : Prestasi Pustaka.Jakarta
A.P Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Bandung
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Bandung
Boedi Harsono.1994. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jilid 1- Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
Urip Santoso,Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.
DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v3i3.1081