PENYIMPANGAN KEKUASAAN PADA PEJABAT PUBLIK DAPAT BERUPA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Adriani Adnani

Sari


Power deviation in public officials can be in the form of abuse of authority which is categorized as a criminal act of corruption as can be seen in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. These two articles regulate the misuse of authority by someone who has a position or position where the result of his actions is detrimental to the state's finances. Especially after the establishment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration wherein Article 87 letter a stated that government factual actions as part of the meaning of state administrative decisions (KTUN) and Article 85 which states the existence of a transfer of settlement of government administrative disputes from public courts to administrative court. The provisions of Article 85 and Article 87 letter a above, are actually still vague (absurd norms) because there is no authentic explanation of the conception of factual action as the new meaning of the KTUN in Article 87 letter a, even though the two types of government actions are different in terms of administrative law the resolution of government administrative disputes from the general court to the Administrative Court is not stated clearly and clearly what type of dispute is transferred as referred to in the provisions of Article 85 of the AP Law.

Teks Lengkap:

Hal 44-49

Referensi


Amir Syamsudin, Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi, Kompas, Kamis, 2 Pebruari 2017.

Annisa Arifka, Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justitia IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Debora Angelia Pardosi, Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Emerson Yuntho, et.al, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”, (Laporan Hasil Penelitian, Indonesian Corruption Watch, 2004).

Ferdian, Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, (Jakarta: Kemenpan RB, tanpa tahun).

Muhamad Azhar, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, Jurnal NOTARIUS, Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Rustan Sinaga, Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

RB Budi Prastowo, “Delik Formiil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formiil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK Perkara No. 003/PUU-IV/2006”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No.3, Juli 2006.

Setiadi Wicipto., Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN, 16 Desember 2004.

Supandi, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)”, Makalah tidak diterbitkan.




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.219

Jumlah Kunjungan

Anda Pengunjung Ke- Flag Counter