PENERAPAN PRINSIP PERADILAN UMUM PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Gokma Toni Parlindungan s

Sari


Local elections or regional head elections are a means of implementing popular sovereignty in the regions. This is part of the development of the government administration system of the Republic of Indonesia experiencing various changes. The change in question is the principle of autonomy which means the freedom to regulate their own regions in each region. One of the challenges in carrying out this Pilada is a violation that results in a criminal offense. The formulation of this research is: 1) What is the form of the type of criminal case for the election of Regional Head in the general court environment? 2) how to apply the principle of simple, fast, low cost in the resolution of criminal cases in the election of Regional Heads 2020 in the general court environment. The research method used is normative juridical. The results showed, first there were 36 types of criminal cases in the election of regional heads in the general court environment, for this reason the Supreme Court issued a regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning Procedures for Settling Election and Election Criminal Acts. Second, the application of the principle of simple, fast, low cost in the resolution of criminal cases in the election of Regional Heads 2020 in the general court environment by combining several cases that are closely related. That is assessed from 36 types of post-conflict local election criminal acts that can be combined in one type in a practical and rational manner. This case can be resolved together with the plaintiffs.

Keywords: Simple, Fast, Low Cost, Criminal Case, Local Election.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Achmad Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Jakarta: Gunung Agung.

Deny Indrayana, (2008), Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Ketatanegaraan, Jakarta: Kompas.

Djoko Suyanto, (2012), Evaluasi Pemilukada dari Prespektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta: Konpress.

Dominikus Rato, (2010), Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Jimly Asshiddiqie, (2002), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mokti Arto, (2011), Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M.B. Zubakhrum Tjenreng, (2016), Pilkada Serentak, Penguatan demokrasi di Indonesia, Jakarta: Pustaka Kemang.

Veri Junaidi, (2013), Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator, Jakarta: Themis Books.

Andre Dosdy Ananta Saragih, (2017), Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah, Volume 5, Nomor 3.

Aminuddin, Muhammad, (2016), Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah, Surabaya: Universitas Airlangga.

A. Mukhtie Fadjar, (2009), Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1.

Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Hayutama, (2015), Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia, Jurnal RechtsVinding, Volume 4, Nomor 1.

Firman Hidayat (2017), Akhmad Khisni, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, Jurnal Akta, Volume. 4, Nomor. 4

Ibnu Affan, (2018), Menanti Peradilan Khusus Pilkada, Jurnal Hukum Samudra Keadailan, Volume 13, Nomor 2.

Laurensius Arliman S, (2018), Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1.

Muhammad Ikhwan Rahman, (2019), Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi, Jurnal El-Iqtishady, Volume 1, Nomor 1.

Nazriyah. R, (2015), Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Jurnal Konstitusi, Volume 12. Nomor 3.

Nunuk Nuswardani, (2008), Asas dan Konsep Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, Malang: Universitas Brawijaya.

Nur Agus Susanto, (2014), Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Volume 7, Nomor 3.

Qurrata Ayuni, (2018), Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, Nomor 1.

Perkasa, Surya Rimba, (2017), Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Surabaya: Universitas Airlangga.

Prianter Jaya Hairi, (2011), Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, Volume 2, Nomor 1.

Sulardi, (2015), Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3.

Kompas, KPU Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Akan Dilanjutkan pada 15 Juni, https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/12115711/kpu-pastikan-tahapan-pilkada-2020-akan-dilanjutkan-pada-15-juni, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v4i2.240

Jumlah Kunjungan

Anda Pengunjung Ke- Flag Counter