KEDUDUKAN BPKP DALAM MENGAUDIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-X/2012
Sari
Teks Lengkap:
Hal 348-357Referensi
A Dictionary for Accountants, Fifth Edition 1978, Prentice Hall of India, New Delhi, dalam artikel Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi.
Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Genta Press, Yogyakarta.
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
Andi Hamzah, 2007, Pemberantasan Korupsi: Melaui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, PT. Rajagrafondo Persada, Jakarta.
Laurensius Arliman S, Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, Nomor 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1
Arens and Loebbecke, 2000, Auditing: An Integrated Approach, eight edition.
Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Laurensius Arliman S, Urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis Syari’ah Di Indonesia, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676.
Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengawsan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
BPKP, 2009, Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, Jakarta, Deputi Bidang Investigasi.
Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5.
J. Sitorus, 2011, Kewenangan BPKP dan Kejaksaan Dalam Penuntutan, Medan, Faklutas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Leo Herbert, 1979. Guide to Solving The Cases in Auditing The Performance of Management. Michigan, Lifetime Learning Publications.
Lukman Hakim, 2010, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Muhamad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty.
M. Riadhussyah, Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Mataram, Mataram,.
Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, 2012, Negara Hukum dalam Kerangka NKRI, Yuma Pressindo, Purwakarta.
Piatur Pangaribuan, 2011, Kewenangan Audit Investigatif Mengidenti kasi, Menentukan dan Menghitung Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan APBD, Media Perkasa, Yogyakarta
William F. Meisser, Jr, 2003, Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach.
Laurensius Arliman S, Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional, Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2018, http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18.
DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.390