ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIII/2014 DALAM PANDANGAN TEORI NEGARA HUKUM

Mia Siratni

Sari


Decision of the Constitutional Court Number: 21 / PUU-XII / 2014, April 28, 2015 has fulfilled a sense of justice for the wider community because of how painful it is to bear the status of the suspect without knowing what exactly the mistakes he made, presumably every citizen whose status is determined as a suspect in the case general criminal offenses are also entitled to seek justice through pretrial. Not only in the special criminal environment (corruption). Thus perhaps things like that the legal event intended by Satjipto Rahardjo as a legal breakthrough or prorakyat law (progressive law) or the term Mochtar Kusumaatmadja is a good law because it is in accordance with the development of living justice values and develop in society.

Teks Lengkap:

Hal 383-389

Referensi


Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Laurensius Arliman S, Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, Nomor 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1.

Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.

Laurensius Arliman S, Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Arjana Bagaskara Solichin, 2015, Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dikaitkan Dengan KUHAP, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bambang Poernomo, 1982, Pokok- Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Laurensius Arliman S, Mewujudukan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Kencana, Jakarta.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Laurensius Arliman S, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris, Jurnal Respublica, Volume 16, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1427.

Hani Adhani, 2015, Konstitusionalitas Penetapan Tersangka dalam KUHAP, Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, Tidak Diterbitkan.

HMA Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.

Laurensius Arliman S, Penyelenggaraan Sistem Presidensil Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Jurnal Muhakamah, Volume 4, Nomor 2, 2019.

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.392

Jumlah Kunjungan

Anda Pengunjung Ke- Flag Counter