EKSAMINASI PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DEMI KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRAP/2022/PN SOS)
Sari
Abstract: This research analyzes the examination of pretrial decisions regarding whether or not the determination of a suspect in a criminal corruption case is valid or not. The case study discussed is Pretrial Decision Number 1/Pid.Prap/2022/PN Sos which decided on the validity of the suspect's determination without the results of an audit from the Financial Audit Agency (BPK). This normative legal research highlights the role of BPK audits as mandatory evidence in determining state losses in accordance with Law Number 15 of 2006. In-depth analysis shows that the absence of such audits can affect the validity of the investigation process and determining suspects. This study underlines the importance of implementing the principles of presumption of innocence, transparency and compliance with criminal procedural law. Thus, this research contributes to efforts to monitor clean, fair and professional judicial processes in Indonesia.
Keywords: Examination, Pretrial, Corruption Crimes, Financial Audit Agency, Determination of Suspects.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Arto, A Mukti. “Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.” Universitas Islam Indonesia, 2011.
Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
———. “Pelajaran Hukum Pidana 3,” 2011.
Dictionary, Oxford English. “Oxford English Dictionary.” Simpson, Ja & Weiner, Esc 3 (1989).
Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.M.H., and S.H.M.H. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua. Prenada Media, 2022. https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ.
Dudayev, Rayhan. “Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut: Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2, no. 1 (2015): 48–68.
Hamzah, A. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, 1993. https://books.google.co.id/books?id=BOVDNAAACAAJ.
Hamzah, Andi, and Andi Hamzah. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
Mochtar, Zainal Arifin. “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum,” 2023.
Oslami, Achmad Fikri. “Wewenang Mahkamah Syar’iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan.” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022): 135–47.
Rai, Gusti Ngurah. “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Makassar, Univesitas Hassanudin, 2017, 14–15.
Roberts, K. “Perluasan Kewenangan Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.” Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic) 5, no. 2 (2019): 64–79.
Sanger, Kezia Z E. “Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan.” Lex Crimen 8, no. 11 (2020).
Saputra, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung. “Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces of Law.” Iblam Law Review 2, no. 2 (2022): 1–16.
Sundari, E. “Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control Terhadap Putusan Pengadilan, Yang Independen, Obyektif Dan Berwibawa.” Jakarta: ICW, 2003.
Ulfatin, Nurul. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
DOI: https://doi.org/10.33559/eer.v6i3.2850
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Anda Pengunjung Ke-