PELUANG PERDAMAIAN DALAM PKPU SOLUSI MENGHIDARI KEPAILITAN
Sari
Abstract: This study aims to comprehensively analyze the factors influencing the success of peace plans in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process in Indonesia, as well as to formulate an ideal guideline plan to achieve effective and sustainable peace efforts. Using a normative research method with a descriptive qualitative approach, secondary data were collected from relevant legislation, commercial court decisions, and pertinent legal and business literature. An in-depth analysis was conducted on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, focusing on the mechanisms of submission, approval, and ratification of peace plans.The research results identify that the success of peace plans is highly influenced by the synergy between the debtor's good faith in fulfilling obligations, majority creditor support for the proposed plan, the feasibility and suitability of the peace proposal with the debtor's actual condition, transparent and communicative management of the PKPU process, the active role of supervisory judges and commercial courts in overseeing and ratifying the peace plan, as well as compliance with legal provisions and timely submission.
Keyword : PKPU, Peace Plan, Bankruptcy
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor,” E-Journal Undip, 2015, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10266/8158 — membahas prinsip perdamaian tunggal dalam PKPU dan konsekuensi hukum jika rencana perdamaian ditolak.
Elfrida Gultom, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2020.
Elfrida Gultom, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2017.
Elfrida Gultom, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, Jambura Law Review, Volume 3, Number 1, 2017
G.P. Aji Wijaya, “6 Unsur Penting yang Menentukan Keberhasilan PKPU,” Hukumonline, diakses April 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/6-unsur-penting-yang-menentukan-keberhasilan-pkpu-lt658250aaf2d4a/ — menjelaskan pentingnya itikad baik debitur dan dukungan kreditor sebagai faktor utama keberhasilan PKPU.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses PKPU dan Kepailitan, Hukumonline, diakses April 2025.
Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018
Memahami Seluk Beluk Proposal Perdamaian dalam PKPU dan Pailit, Hukumonline, diakses April 2025
Munir Fuady, dalam Repository UPN Jatim, “Pengajuan Permohonan PKPU dengan Dilampiri Rencana Perdamaian,” 2023, https://repository.upnjatim.ac.id/3632/2/1.PDF — menguraikan syarat-syarat dan mekanisme pengajuan rencana perdamaian serta pentingnya itikad baik dan kesepakatan kreditor.
Ratu Alawiyyah Rifani, Fauziah Fauziah, and Muhammad Fahruddin, “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat),” Jurnal Hukum Jurisdictie 3
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. Buku ini menjelaskan secara mendalam waktu pengajuan rencana perdamaian sesuai UU No. 37 Tahun 2004
Tommy Leonard & Yolanda C. Irianda Panjaitan, “Analisis Rencana Perdamaian dalam PKPU,” IBLAM Law Review, 2023.
Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan, NFP Publishing, 2014.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 222 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 265-294 yang mengatur mekanisme rencana perdamaian dalam PKPU
DOI: https://doi.org/10.33559/eer.v7i1.3200
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.