PERLINDUNGAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PRE PROJECT SELLING

Prisya Nadia

Sari


Abstract: This study discusses the legal responsibility of housing developers for the Binding Sale and Purchase Agreement that has been made by housing developers and buyers with the pre-project selling method whose object has not been built or is still in the form of a site plan, as well as legal protection for buyers. The research was conducted using normative research methods and using case, legislative and conceptual approaches. The results of the study show that the responsibility of housing developers who do not carry out the content of the agreed agreement can be subject to criminal sanctions of imprisonment or fines for housing developers who do not follow according to the SOP (Standard Operating Procedure) and can be subject to administrative sanctions in the form of revocation of business licenses, consumers because they are not found out and it is the duty of housing developers to provide true information to consumers. Aggrieved buyers can sue the housing developer to the civil court to get legal protection.

Keywords: Legal Responsibility, Pre-Project Selling, Legal Protection


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahmad Rais Karnawan, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arisaputra, Andika, dan Elfrida Ratnawati Gultom. “Tanggung Jawab Developer yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus di Perumnas Semarang II).” Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 4, no. 6 (2022): 11643– 11650. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/1030 7.

Data Update, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020, https://www-worldometers-info, diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Buku Data PKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2020.

Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2017.

Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, Jambura Law Review, Volume 3, Number 1, 2017.

Gunanegara. Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law, Cetakan I, Jakarta: Tatanusa, 2018.

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.

Hananto Prasetyo, 2017, Pembaharuan Hukum Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1, ISSN 2355-0481, Semarang

Idik Saeful Bahri, Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.

Irwan Gomulja dan Habib Adjie, “Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling”, Law and Justice, Vol 9, Nomor 1 Juni 2020.

Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Lintang Yudhantaka, 2017, Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling, Yuridika Vol. 32 No. 1, ISSN 0215-840X, Surabaya.

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1983.

Miranti, A, 2010, Tinjauan Yuridis Mengenai transaksi jual beli Satuan Rumah Susun melalui sistem Pre Project Selling. Tesis. Program S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M Tahun 2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Susun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Statistik Indonesia, Statistical Yearbook Of Indonesia 2024, https://www.bps.go.id/id/publication/2024 diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

Subekti, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020. Tahun 2021 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Triyanto, Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas perjanjian pendahuluan jual beli atas satuan rumah susun yang dipasarkan dengan cara Pre Project Selling, Res Judicata, Volume 1, Nomor 1 Juni 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahyu Kuncoro, Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.




DOI: https://doi.org/10.33559/eer.v7i1.3206

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Anda Pengunjung Ke- Flag Counter