EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK ASUSILA BERBASIS TEKNOLOGI (CYBERSEX)

Muhamad Ilham Nur, Febri Jaya

Sari


Abstract: Cybersex is an intimate activity carried out through electronic media. The nature of this Cybersex act itself is a non-violence crime where this crime causes the victim to be invisible or invisible, thereby reducing the fear of this crime. even though the consequences of cybersex itself are very large. In order to protect the victims and deter the perpetrators of this cybersex act, good laws and regulations are needed. In this case, Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions is the main regulation in mediating cybersex problems that are happening in society. However, whether legislation no. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions has been efficient in tackling cybersex problems that occur in the community or is the regulation made only as a mere formality and has not been able to become a government effort in tackling cybersex actions. The purpose of this study was to examine the efficiency of Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in dealing with cybersex problems. In this study, the researchers used a descriptive analytical method, which relates the current rules and relates to the problems that the researcher has described. This research examines the government's efforts, inhibiting factors and the application of sanctions as social control which is linked to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions.

Keywords: Efficient, Law, Cybersex.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. Jurnal Law Reform 1 (1), 2005

Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn, Semarang, Pustaka Magister, 2011.

Barda Nawawi Arief, Antisipasi Hukum Pidana, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.

Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara.

Carners, P. J., Delmonico, D. L., & Griffin, E. J. 2001. Jn The Shadows 0.f The Net. Center City: Hazelden Foundation.

Chaplin, J. P. 1999. Kamus Lengkap Psikologi. Alih bahasa : Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Djubaidah, S., Ellyawati, R., Winarti, S. 2001. Studi tentang perilaku seksual pada Pengguna Layanan Cybersex. Jumal Psikologi. Fenomena. Volume VI. No 1.

Eko Soponyono, Laila Mulasari. Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Fu’ady, Muh anwar, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenemonologi, Jurnal Psikologi Islam. 2011.

Gloria G. Brame, How to Have Cyber Sex: Boot Up and Turn On, tersedia pada http://www.gloria-brame.com/glory/journ.html diakses tanggal 23 Februari 2022

http://azgi.blogspot.com/2010/11/cybersex-sebuah-kemasan-baru-perilaku_16.html, (25 januari 2022, 19.59.

Mahmud Mulyadi. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008.

Melanie Pita Lestari, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex) , Jurnal Krtha Bhayangkara,Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.

Monica,Don Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 7 (3).

Mus Muliadin, Fajar Dian Aryani. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum. 8 (2) 2020.

Nur Khalimatus Sa'diyah. Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. jurnal-perspektif. Vol 23, No 2 (2018)

Reimon Supusepa, Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (Cybersex), Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011.

Roeslan Saleh, Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode PenuIisan Hukum dan Jurimetri, Jakarta:GhaIia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,Rajawali, Jakarta, 1992.

Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampug, Ula, 2009.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.114

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.