ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH TUMPANG TINDIH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM)
Sari
Juridical Analysis of the Implementation of Overlapping Land Certificate Dispute Resolution to Realize Legal Certainty. It has been carried out well according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, the Civil Code (KUHPer) , and inhibiting factors of conflicts of interest over land. The qualification/type of writing for this journal uses normative legal writing, and subsequently integrates it with sociological/empirical legal writing. and to analyze some of the problems in this journal, Aristotle's grand theory is used, the middle theory of Jeremy Bentham, while the applied theory of A.V. Dicey. The results of the analysis are still experiencing several obstacles, both internally and externally. Constraints faced include the absence of a meeting or win-win solution when mediation takes place between the two parties when mediation is held at the Batam City Land Agency.
Keywords: Dispute, Overlapping Land, Legal Certainty
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Harsono Boedi, “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, 2011
Hikmawati Fenti, “Metodologi Penelitian”, Pt. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
Moleong J. Lexy, “Metode Penelitian Kulitatif Edisi Revisi”, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
Muhammad Abdulkhadir, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Pt. Cipta Aditya Bakti, Bandung,2010
Johan Bahder, Nasution “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, Cv. Bandar Maju, Jakarta,2011
Mudakir Iskandar, “Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah”, Bhuana Ilmu Poluler Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019
Idham, 2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam
-------, 2013, Implemntasi Politik Hukum Argaria Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Pedesaan, PT. Alumni, Bandung
-------, 2019, Dimensi Politik Hukum Pemerintahan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Meneguhkan Kepastian Hukum Dan Peningkatkan Ekonomi Kerakyatan, PT. Alumni, Bandung
-------, 2020, Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung, Alumni, Bandung.
Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1193
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.