PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Roberts K

Sari


Abstract:On January 25 2017, the Constitutional Court (MK) issued Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This decision basically states that the word "can" in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor) is contrary to the constitution and has no binding legal force. With the omission of the word "can", then automatically, a new person can be said to have violated Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law if the person's actions have caused real state losses, or losses with the nature of actual loss, and not again accommodate state losses that are still potential, or potential losses.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crime, Constitutional Court Decision.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Amir Syamsudin, Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi, Harian Kompas 02 Februari 2017.

Baharudin Lopa, UU PTPK, Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek, Alumni, Bandung, 1987

Emerson Yuntho, et.al, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”, (Laporan Hasil Penelitian, Indonesian Corruption Watch, 2004 Fatkhurohman, Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Hernold Ferry, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

H.C. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana (dalam perspektif perbandingan hukum), terpetik dalam Soedjono Dirdjosisworo, CV. Rajawali, Jakarta, 1984

Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kompas Media Nusantara, 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1749

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.