PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA BERDASARKAN PEWARISAN DI BPN KABUPATEN LIMAPULUHKOTA

Moula Ibra, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman

Sari


Maintenance of land registration data is carried out when there is a change in the physical data or the data of the jurisdictional object of Land registration that has been registered The transfer of land rights can be through two ways, namely by switching through a legal event such as inheritance and transferred due to the existence of legal acts such as sharing of rights. As a result of the inheritance, the property belongs to the land. Based on the formula of the above problems, the purpose of this research is to know the process of management of the transfer of land rights related to the sharing of common rights based on inheritance and to know why the BPN of the Fifty City District uses APHB as the basis for transfer of inherited rights. The research method used by the authors in this study is descriptive, which is the research that focuses on solving the problem investigated by describing the state of the subject and the object based on apparent facts. The result of this research is that there are several factors or several things that cause the division of inheritance rights to be done with two processes first yaiu by descending inheritors first then using the Act of Common Division of Rights as the basis for the distribution of heritage rights.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003.

J.Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.

Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis dalam Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta:Kencana, 2011.

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010.

Urip Santoso. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah..

Adit Wiratama, Akta Pembagian Hak Bersama Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu Atau Dipalsukan, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2, Desember 2020.

Fitria Esfandiari, Persepsi Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat Pasca Putusan Nomor 35/PUUX/2012, Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 26, No. 2 (2018): 267–78.

Rofiqah Rahmi, Aspek Yuridis Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 9, No. 1, Februari 2020.

Siti Rohmatin, Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa,Lurah,Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli, Jurnal Ilmiah PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.1, Maret 2022.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1810

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.