PERANAN UNIT TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

Failin Failin, Anny Yuserlina

Sari


One of the tough challenges faced by countries rich in natural resources is the rise of illegal or unlicensed mining. This is because mining not only harms the country financially, but often causes various problems such as environmental damage, social conflict, economic inequality or even encourages new poverty. For this reason, Article 2 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, determines the legal principles of Mineral and Coal Mining namely, the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of partiality to the interests of the nation, the principle of participation, the principle of transparency, the principle of accountability, sustainability and environmental awareness. Based on the above principles, there is a balance principle, the principle of balance is a principle which requires that in the implementation of Mineral and Coal Mining a position of rights and obligations must be equal and balanced between the licensor and the permit holder. 

Keywords:  Role, Tipidter Unit, Prevention, Crime, Mining, Without a Permit

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf.pdf

Nurlaila, 2014, Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf

Otong Rosadi, 2012, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Thafa Media, Cetakan. 1, Padang.

Salim HS, 2008, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

H. Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1856

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.