REFORMASI HUKUM DIBIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PENGATURAN PERCEPATAN LAYANAN PATEN SEDERHANA
Sari
The presence of Law Number 11 of 2020 concerning job creation has caused pros and cons among legal experts. This is caused by the presence of this law, both from a formal perspective and in its composition, which is considered to have several problems. From a substantial perspective, it still causes problems in realizing the goals of the law. One of the most interesting substantial changes in terms of substantial changes to the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning patents after the enactment of the Job Creation Law and its implications for accelerating simple patent registration services for determining the value of novelty To examine this matter, a study will be carried out on the formulation of the problem, namely, how is the law reform carried out related to the acceleration of simple patent registration? The formulation of this problem will use a normative research method. As for the conclusion, it is (1). There are several changes regarding simple patents in the work copyright law: (2) The changes that have taken place include simplifying the process for granting simple patents (3). Whereas the changes made to the work copyright law were formed in the context of accelerating public services, Whereas the changes that have been made must also be followed by the renewal of lower operational regulations such as government regulations or ministerial regulations
Keywords: Simple Patent; Legal Reform ; Job Creation Law
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Appeldorn, Van. 1980. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Aprizal, Parada. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sederhana Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017)." Premise Law Jurnal 1-17.
Bentham, Jeremy. 1948. An Introduction To The Principles of Moral and Legislation. New York: Hafner Publishing.
Gantung, Elvira Dewi. 2017. Efektivitas Perlindungan Paten Sederhana Berbasis Pengetahuan Tradisional Sebagai Produk Ekonomi Kreatif. Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara .
Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. 2020. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten. Jakarta: ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kartika, Shanti Dwi. 2020. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja." Info Singkat, Vol. XII, No. 20.
Lubis, Rahmad Anwar. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana yang Terdaftar Lebih Dahulu di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018." Jurnal Law of Deli Sumatera Vol. 1 No. 1.
Muchtar, Henni. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." Vol. XIV No. 1.
Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
Permana, Sony Hendra. 2020. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia." Info Singkat, Vol. XII, No. 19.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Ribowo, Mochammad Bambang, and Kholis Roisah. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China)." Notarius, Vol. 12, No. 1.
Riswandi, Budi Agus. 2021. "Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Merek dan Paten dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Indonesia." Prosiding Perdata.
Rizqita, Annisaa Rahmadinia Adi, U. Sudjana, and Helitha Novianty Muchtar. 2022. "Annisaa Rahmadinia Adi Rizqita, U. Sudjana, dan Helitha Novianty Muchtar, “Kriteria Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 597-605.
Soekanto, Soerjono. 1983. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: CV.Rajawali.
Sulaiman. 2014. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)." Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 9 No. 2 .
Risa Amrikasari, “Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/, diakses pada 2 Mei 2023.
Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Memahami Proses Masa Pengumuman dalam Permohonan Merek”, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memahami-proses-masa-pengumuman-dalam-permohonan-merek?kategori=agenda-ki, diakses pada 2 Mei 2023.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.