PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Trina Yuliana, Sukmareni Sukmareni, Syaiful Munandar

Sari


The criminal act of corruption is any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person which is detrimental to state finances in article 2 paragraph 1 of law number 31 of 1999, based on article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code states that expert testimony is information related to his expertise having a clear role in a case in a criminal act of corruption with this problem, the problem can be formulated including 1. How is the judge's consideration of the expert testimony given on the crime of corruption in the procurement of goods and services in Nagari, the decision No: 41/Pid.Sus.TPK arises. /2022/PN.Pdg ) 2. How is the application of punishment to the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services provided by the judge in the case (Decision No: 41/Pid.Sus.TPK./2022/PN.Pdg)? This research method uses a nomative juridical approach in which the research is carried out by examining laws and regulations, aiming to provide knowledge and contributions of thought to law enforcement officials who have a duty in criminal prosecution of corruption.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A.BUKU

Cohen, Kenneth S. Expert witnessing and scientific testimony: surviving in the courtroom. CRC Press, New York,2007

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,2009

Tolib effendi,dasar-dasar hukum acara pidana, malang,setara press,2004

R. soeparno,keterangan ahli&visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana edisi revisi,mandar maju, bandung

Adami chazawi, hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bandung, alumni 2006

Eddy O.S hiariej, teori dan hukum pembuktian, jakarta, erlangga,2012 hari sasangka dan lily rosita, hukum pembuktian dalam perkara pidana, bandar maju,bandung,2003

Astute hasan,keterangan ahli segai alat pembuktian atas adanya tindak pidana menurut kuhp,lex crime vol, V, NO 2, februari 2016

Bambang sunggono,metodologi penelitian hukum,rajawali pers, jakarta, 2015

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta,2012

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016

Mispansyah dan Amir Ilyas, Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C.JURNAL

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP,“Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”,

Eko surya prasetyo dk, implikasi yuridis kebijakan formulasi alat bukti elektronok, jurnal lentera hukum, volume 5issue 2, 2018

Agung satria putra, pertimbangan hakim terhadap LKPP RI pada tindak pidana korupsi ,2020




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i1.1938

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.