PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO

Zulfikri Anshori, Sukmareni Sukmareni, Syaiful Munandar

Sari


The granting of remission is a right for inmates who are serving a criminal term in a Correctional Institution. In the Sawahlunto Class III Narcotics Special Penitentiary, the provision of remissions for inmates of the correctional facility has been running smoothly although there are several obstacles encountered, one of which is the delay in the remission decree (SK) received by the inmates of the correctional facility concerned so that the calculation of remissions for residents cannot be carried out. the correctional facility. One of the efforts made by Correctional Officers at the Class III Narcotics Special Penitentiary in Sawahlunto is by re-proposing the remission of the prisoner's inmates under the name of administrative delay remission. This research is descriptive in nature and the type of empirical juridical research is research that is descriptive in nature and aims to examine statutory provisions and their application, as well as data obtained from documentation studies and interviews conducted at the Class III Narcotics Correctional Institution Sawahlunto then analyzed to answer problems in research related to the problem of implementing remissions. The results of the study show that the implementation of granting remissions for inmates of correctional institutions has been carried out properly in accordance with statutory regulations, but there are still some obstacles.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

A. Josia Simon R, et,al ,.. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Cet. 2, (Bandung: Lubuk Agung, 2018).

C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,Cet. 1 (Bandung: Rafika Aditama, 2006).

Eva Achjani Zulfa, et,al.,, Perkembangan Sistem pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Yesmil Anwar, Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana), (Jakarta: PT. Grasindo. 2008).

Yulies Tiena, Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Jurnal

Ferdy Saputra, “ Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakkan Hukum Pidana dihubungkan degan Tujuan Pemidanaan” Jurnal Ilmu Hukum Reusam: Vol. 7 No. 1, Mei 2020.

Ismail Pettanase, “Pembinaan Warga binaan pemasyarakatanna Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 17 No. 1, Januari 2019.

Natas George Bulo, “Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (emb) terhadap Warga binaan pemasyarakatanna di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja”, Skripsi tidak ditebitkan, Makkasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Prasthista, “Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan)”, Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 2021.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Perspektif, Vol. 20 No. 2, 2 Mei 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i1.1943

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.