STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Sari
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Alviolita, Fifink Praiseda, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Law Reform 15.1 (2019).
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
Fai, Hukum Pidana Adalah. Dalam: https://umsu.ac.id/hukumpidana, Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
Herianto Yudhistiro Wibowo. “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019.
https://nasional.tempo.co/read/1700546/kasus-haris-azhar-dan-fatia-luhut-kita-lihat-salah-benar-di-pengadilan. di akses pada tanggal 17 Mei 202, Pukul 4.44 WIB.
Huda, Chairul, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana, Jakarta, 2006
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi¸ Bandung: Alfabeta, 2017
Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10.1 (2022).
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya (Jakarta: Grafindo Persada, 2018.
Mukadir Iskandar, Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Ciputat, PT Tatanusa, 2016.
Rahayu, Ribut Tulus, Jayusman Jayusman, and Ibnu Sodiq. "Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995." Journal of Indonesian History 5.1 (2016).
Roni, Roni, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar, "Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalu Mesin Atm Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid. Sus/2021/PN. Pdg)." Ensiklopedia of Journal 5.4 (2023).
Saputro, Lilik Agus, and Ahmad Syaifudin Anwar. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi." WICARANA 2.1 (2023).
Sukmareni, Efendi Roni, dan Riki Zulfiko. “Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana ndonesia”, Jurnal Cendikia Hukum vol. 6 No.2, 2021
Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
Tri Jata Ayu Pramesti, https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i1.1990
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.