EKSEKUSI SENGKETA PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Rika Yeni Martasari, Syuryani Syuryani

Sari


Execution can be said to be the process or effort to implement a court decision that has permanent legal force, also known as res judicata or inkracht van gewijsde. Decisions that have permanent legal force are District Court decisions that are accepted by both parties to the dispute, settlement decisions, verstek decisions against which no verzet or appeal has been filed; decision of the High Court which was accepted by both parties and no cassation was requested; and the decision of the Supreme Court in terms of cassation. This study aims to find out how the execution is carried out and the problems encountered in executing civil disputes that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) at the Payakumbuh District Court. This study used a sociological juridical (empirical) method using primary data and secondary data as the data source. From the results of the study it was found that there were still applications for the execution of civil disputes that were in arrears for quite a long time in the data register for requests for execution at the Payakumbuh District Court. These problems arose due to several factors, including the entry of civil cases of rebuttal or judicial review efforts to restrain the execution and the inability of the applicant for execution to deposit the execution down payment.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahyar Ari Gayo, “Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Court Excellence”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, Nomor 4, Desember 2022

Balitbang Diklat Kumdil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Haswandi, Police Justice dan Eksekusi, Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023)

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/ Rechtsreglement Buitengewestwn (RBg)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009)

Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara RI 5076

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2005)

Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi”, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, Desember 2018

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986)

Sri Hartini, et.al., “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Civics, Vol. 14, Nomor 2, Oktober 2017

Syprianus Aristeus, “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20, Nomor 3, September 2020

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i1.1996

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.