PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) ATAS JASA PELAYANAN MEDIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001.K/Pdt /2017)

Salma Fadillah, Benni Rusli

Sari


Supreme Court Decision No. 1001.K/Pdt/2017 is the plaintiff's cassation against the defendants who providing medical services at the MMC Hospital. As a result of the actions of the plaintiffs, the plaintiff's wife died while Caesar operation finish. The focus of the problem, the Judge canceled the Appeal Decision and also canceled the South Jakarta District Court Decision. The Supreme Court judge chose to conduct a separate trial of the case material. The Supreme Court judge decided to try that the plaintiffs were declared to have committed an unlawful act. Formulation of the problem 1) How is the act against the law (onrechtmatige daad) for medical services? 2) What are the considerations of the judges in deciding on unlawful acts (onrechtmatige daad) for medical services? Descriptive research, using a normative juridical approach. After studying the documents, the research resulted in conclusions 1) The Supreme Court judge in the PMH trial for medical services overturned the decision at the first level court and the second level court decision. The judge assessed the lawsuit material, looked at the evidence and then decided to try the case that the defendants had committed an unlawful act and had to pay compensation in the amount of 1,000,000,000.- (One Billion Rupiah). 2) The judge's considerations in the Supreme Court Decision, basically considers the matter of the case. The judge considered that the PMH elements had already existed when Defendant I convinced the plaintiff's wife to become pregnant and undergo a caesarean section for the fourth time. Defendant I did not explain how dangerous this action was for the plaintiff's wife, including the possibility of the plaintiff's wife dying.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Armanto Makmun, Peningkatan Kualitas Rumah Sakit di Kota Makassar, (Makassar : Nas Media Indonesia, 2018).

Burhan Ashofia, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004).

Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Rhatama, 2011).

La Ode Kamalia, Peran Komite Medis dan Keperawatan Dalam Sistem Pemasaran Jasa Kesehatan, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia , 2020).

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2017).

Reni Asmara Ariga, Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Dalam Keperawatan, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).

Rosa Agustina, Dkk., Hukum Perikatan (Law Of Obligations), (Denpasar : Universiteit Leiden, University of Groningen, Universitas Indonesia dan Pustaka Larasan, 2012).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).

Tim Penyusun, Modul Hukum Perdata Materiil, (Jakarta : Badiklat Kejaksaan RI, 2019).

Peraturan Perudang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Jurnal

Hubertus Oja, dkk., “Kepuasan Pasien Jasa Pelayanan Kesehatan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, Vol. 8 No 2, November 2019.

Hasyim S. Lahilote, “Jasa Pelayanan Kesehatan dan Eksitensi Yuridisnya Terhadap Perlindungan Konsumen”, Jurnal Syariah, STAIN Manado.

Indah Sari, ”Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020.

Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia,” Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012.

Rini Dameria, dkk., “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010),” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i1.1998

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.