TATA KELOLA PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN PADA KAWASAN HUTAN
Sari
This paper will examine the licencing process for oil palm plantations that have been constructed within forest areas as outlined in the spatial planning regulations. This process is governed by the mechanisms specified in sections 110A and 110B of Law No. 6 of 2023, which pertain to the enactment of Perppu no. 2 of 2022 regarding job copyright into law. The question of granting licences for oil palm plants in forest regions is a contentious and intricate matter within the realms of agriculture and environmental preservation. This text centres on the procedure necessary to acquire authorization from the appropriate governing body for pre-existing oil palm farms situated within forested regions. In addition, this composition will also examine the factors that impact the establishment of existing oil palm plantations. Is situated within a wooded region, where this circumstance can also incite social discord between commercial entities and the local populace. Hence, this article will also address the necessary protocols that business entities must adhere to, in accordance with the latest legislation, to meet the growing market demand while also complying with regulations pertaining to the sustainability of oil palm plantations in forested regions .The research employs a normative methodology, utilising secondary data and employing descriptive analysis. The research findings will outline the necessary steps that business actors must take to acquire permissions for the ongoing operation of oil palm plantations established in forest areas lacking proper authorization within the designated region. A dense collection of trees and vegetation.
Keywords : Palm Oil Plantations, Licensing, Forest AreasTeks Lengkap:
PDFReferensi
Emila Dharmayanthi, Zulkarnaini dan Sujianto, “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak,” Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia 5, no. 1 (2018): 35 http://dx.doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39
Otti Ilham Khair, ‘Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia’, Frontiers in Neuroscience, 14.1 (2021), 1–13.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009).
Bps, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014,” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014, 96
World Growth, “The economic benefit of palm oil to Indonesia” (World Growth Melbourne, Australia, 2011)
Antara News, melalui Sawit Penyumbang Devisa Negara Terbesar - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023
Arif Irawan, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan14, no. 1 (2017): 71–82
Weisse dan Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” 2019
Risal Firdiansyah, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 9 (2019)
Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele, “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah),” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan3, no. 1 (2017): 51–66
Eyes on The Forest (EoF), “Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa
izin maupun pelanggaran lainnya,” 2018
Arif Irawan, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan14, no. 1 (2017): 71–82
HRW, Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia), 2019
Susanti, A. (2021). Jangka Benah: Alternatif Solusi Persoalan Keterlanjuran Kebun Kelapa Sawit Monokultur di Kawasan Hutan. Jurnal Ilmu Kehutanan, 15(1), 1-3.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2063
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.