PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PREFEREN KETIKA HARTA PAILIT DEBITOR DISITA NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
Sari
Kreditur preferen meskipun karena sifat piutangnya diberi kedudukan istimewa oleh undang-undang sebagai kreditur yang memiliki hak untuk mendahului, namun dalam pelaksanaan Eksekusi Harta (Boedel) Pailit masih sering menghadapi kendala, salah satunya saat terjadi tumpang tindih antara Sita.kepailitan dengan adanya Sita Pidana. Permasalahan mana akan menjadi semakin kompleks ketika penyitaan harta pailit debitur dilakukan oleh negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU)
Tujuan.penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta.Pailit Debitor Disita Negara Akibat TPPU menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang.Kepailitan.dan PKPU (selanjutnya disebut sebagai UUK PKPU), serta dikaitkan degan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU), serta apasaja hambatannya. Metode.penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah.normatif, dimana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif analisis.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Kreditor, Kepailitan, PKPU, TPPU
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Moh. Mahfud. MD, Konstitusi..dan ..Hukum Dalam. Kontroversi Isu, ( Jakarta: ..Rajawali Pers, 2010
Wirjono Prodjodikoro, .Asas-Asas Hukum .Pidana ..di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
Bryan.. A. Garner. . Black Law's .Dictionary, West Group, St. Paul, 1999
Hartono, .Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana .melalui Pendekatan Hukum Progresif, 2010, Cetakan Pertama, .Sinar Grafika, Jakarta, 2010
H. ..A. Zainal Abidin Farid, .Hukum Pidana 1, ..Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Juni ..Sjafrien Jahja. Melawan Money Laundering! .Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Cetakan Ke-1. Jakarta. Visimedia. 2012.
Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, . Ideas Publising. Jakarta, 2009
Undang-Undang No 8 tahun 2010 .tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.. tentang Hukum Acara Pidana
Sjahdeini, Sutan Remy., ..Sejarah, Asas, dan Dasar Hukum Kepailitan, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. 2016
Undang-Undang .No 37 Tahun 2004 .tentang ..Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ginting, Elyta Ras, . Hukum Kepailitan; ..Teori Kepailitan, . Jakarta. Sinar Grafika. 2018
Roni Pandiangan, Diskrepansi Sita .Umum Kepailitan Dengan.. Sita Pidana Dihubungkan Dengan ..Pemberesan Harta Pailit Yang ..Mengandung Unsur Pidana, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, E-Issn: 2685-936x
Faisal Redo, Upaya Perlindungan ...Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam ..Mencegah Tindak Pidana Secara Online, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.11, Juli 2022,
Ruswanti, Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial.. Humaniora, Vol.2, No.1 Maret 2022, E-Issn: 2962-4037; P-Issn: 2962-4452, Hal 26-36
Yonatan Iskandar Chandra, Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian ..Uang, Fakultas ..Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2021
Borromeus Mulyatno, Diskrepansi ..Sita Umum Kepailitan.. Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan ..Harta Pailit Yang Mengandung Unsur.. Pidana, Volume 4, 2022
Aprita, Dkk, Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung ..Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Volum 7, 2022, Isbn 2541-2345
Faisal, Upaya Perlindungan ..Hukum.. Bagi Kreditur Dan.. Debitur Dalam Mencegah Tindak Pidana Secara Online, 9772599121008
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2067
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.