SULTAN GROUND: STUDI POLITIK HUKUM DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

Antonius Teddy Darmawan, Elfrida Ratnawati

Sari


Business in the Special Region of Yogyakarta develops independently and has the characteristics of each region, this is shown by the fact that it has 5 (five) additional authorities from the Central Government. These powers include how positions are placed, duties, and responsibilities of governors and deputy governors, government institutional, cultural, land, and spatial planning authorities, and additional authority in the land sector. Based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of Yogyakarta and Government Regulation No. 10 of 1961 concerning Land Registration as a further implementation of article 19 of the UUPA, the Special Region of Yogyakarta has the privilege to regulate and manage the Royal Land, also known as Tanah Sultan (Sultan Ground) and Tanah Pakualaman (Pakualaman Ground). This regulation must be analyzed juridically in relation to the Land Law. The normative legal methods used include historical analysis of the arrangement of the Sultan's Land from the pre-colonial period to the independence era, as well as an analysis of the Laws and Regulations regarding the regulation of Sultan Land (Sultan Ground) with the National Land Law. The results of the methods and approaches used show that the Sultan of Yogyakarta has a domain over Sultan Ground land that is different from the State land.

Keywords: Yogyakarta; Sultan Ground; Agrarian Law


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Keistiwewaan Yogyakarta : Yang Diingat dan Dilupakan, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm.165

Nur Aini Setiawati, Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat : Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 112.

Mahmud, Metode Penelitain Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Untuk Bangsa (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional. Arena Hukum, Vol. 9 No. 2. 2016

Djoko Dwiyanto, Kraton Yogyakarta; Sejarah, Nasionalisme,& Teladan Perjuangan, Paradigma Indonesia, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 12-13

Werner Rool dalam Nur Aini Setiawati, Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm.67-69

Soedikno Mertokoesoemo, Grand Design Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Pakualaman, (Yogyakarta: STPN Pres, 1982), hlm. 97-98

Jose Marcus Fernando,Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 No. 2. 2010

Koerniatmanto Soetopawiro, Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia Asal Usul dan Perkembangannya (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994) hlm. 35

Masjid Ashari, Status Tanah-Tanah Kesultanan Ternate di Provinsi Maluku Utara (Tinjauan Juridis Tanah Nasional), Laporan Penelitian FH UII Yogyakarta 2008 hlm. 5 / Jose Marcus Fernando,Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 No. 2. 2010

Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah(Keppres No. 34 Tahun 2003). Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005 hlm 44

Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak AtasTanah (Jakarta, BP. Cipta Jaya, 2006), hlm. 338

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 184

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986), hlm. 238

Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm. 103.

Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 9

Herman Soesangobeng, Filosofi Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 37

A. Ridwan Halim, Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 27

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2169

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.