HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Robby Yunianto Utama Ms

Sari


The right to immunity or legal immunity is not only regulated in Article 16 of the Advocates Law concerning the immunity rights of an advocate but also in Article 50 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Additionally, the limitations on the right to immunity or legal immunity are outlined in Article 74 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the handling of cases, the immunity rights of advocates apply both inside and outside the courtroom. The immunity is stipulated in Article 16 of the Advocates Law and reinforced by the Constitutional Court (MK) ruling. In this context, the immunity of advocates is always constrained by good faith, as defined in the Elucidation of Article 16 of the Advocates Law. Normatively, advocates have immunity that protects them from both civil and criminal liability when performing their professional duties for the defense of their clients, whether inside or outside the courtroom. However, this immunity is not absolute. The right to immunity or legal immunity also depends on the good faith of the advocate and is further regulated in Article 50 of the Criminal Code, which states, "Anyone who performs an act to implement the provisions of the law shall not be punished." However, this article includes legal exceptions. 

Keywords: Rights, Immunity, Advocate.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Angga Arya Saputra, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat”, Jurnal Hukum.

Binoto Nadapdap, 2010, Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honororaium Advokat, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 13( 1).

H.M. Hamdan, 2010, Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP, USU Press, Medan.

Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, 2021, Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum.

I Nyoman Darma Yoga, 2018, “Kewenangan Komisi Pemeberantasan Korupsi Menangani Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Jandi Mukianto, 2017, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, Kencana, Depok.

Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(1).

Lubis, M. M., & Pratiwi, D. T. (2019). Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. Binamulia Hukum, 8(2).

Ni Wayan Indah Purwita Sari, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Radjagukguk, E. (2008). Advokat Dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3).

Raharjo, A., & Sunarnyo, S. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. Jurnal Media Hukum, 21(2).

Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. Law Review, 18(1).

Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. RESAM Jurnal Hukum, 5(1).

Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16 (1).

Zulkifli, 2006, Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh penyidik, Kantor Hukum Nasution & Rekan, Medan.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2455

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.