ANALYSIS OF ROAD PERFORMANCE AND EQUIPMENT ON THE LETDA ABDUL ROZAK SECTION, PALEMBANG
Sari
In an effort to improve services for existing traffic, one of the efforts made is to improve the quality of road equipment. As explained in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 25, it states that every road used for traffic must be equipped with road equipment in the form of one of which is traffic signs. The Palembang City Government, especially the Palembang City Transportation Agency itself, does not yet have data on road equipment, such as traffic signs that have complete attribute data. However, the existing condition of incomplete road equipment causes the management of road equipment data to not be managed properly. Which will have an impact on the obstruction of every activity such as monitoring and maintenance of existing Road Equipment. So that it will have an impact on decision making to improve road services and safety. In addition to the incomplete Road Equipment data, the condition of the signs on Jalan Letda Abdul Rozak is also absent. In addition to the problems with road equipment signs, according to data obtained from the author's analysis results, it is known that the free flow speed of light vehicles is 44.7 (km/hour) while the function of the collector road with the results of the analysis in the field, the maximum speed must be below 30 (km/hour) this causes Jalan Letda Abd Rozak to often experience congestion, especially during work and school hours.
Keywords: services for existing traffic, quality of road equipment, congestion,
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan
Peraturan Menteri No 96 Tahun 2015 Tentang tingkat pelayanan jalan minimal pada ruas jalan disesuiakan meenurut fungsinya,
PP Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 2015 Tentang tata cara batas kecepatan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indosia Nomor PM 49 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tentang Rambu Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. SE Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Pejalan Kaki. 2018
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.7234/Aj.401/Drjd/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
Direktorat Jenderal Bina Marga (2014). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI). Jakarta.
Direktorat Jenderal Bina Marga (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Jakarta.
Sani, Zulfar. (2010). Transportasi (Suatu Pengantar). Jakarta: Badan Penerbit UI-Press.
Tamin, Ofyar Z. (2000). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung: Badan Penerbit ITB.
Nugraha, Bimantara, Aditya, Muhammad (2019), Analisis Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kabupaten Tana Tidung, Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2679
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.