MENGENAL SEJARAH OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Sari
This national policy regarding regional autonomy and regional government has been stated in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In principle, the regional autonomy policy is carried out by decentralizing the powers that have been centralized in the hands of the central government. In the decentralization process, the power of the central government was transferred from the central level to the local government as appropriate, resulting in a shift of power from the center to districts and cities throughout Indonesia. If in the original condition the flow of government power moved from the regions to the central level, it would be idealized that since the implementation of the regional autonomy policy, the flow of power dynamics would move the other way around, namely from the center to the regions.
Keywords: Relations, Central Government, Local Government.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia. 2007.
Andi Samad Thahir, Otonomi Daerah, Pemilu dan Pembangunan Politik Bangsa, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) atas dukungan Biro Humas KPU, 2000 Jakarta.
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001.
Bhenyamin Hoessein, Makalah: Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengernbangan Otonomi Daerah, BAPPENAS, tanggal 27 November 2002.
Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21.
Faisal, Failin, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Ensiklopedia Sosial Review Vol 1, No 2, 2019.
Fauzan Zakir, Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Vol 1, No 2, 2019.
Gun Maulana, Pembuatan Program Sistem Informasi Rekapitulasi Data Penduduk Desa Sukapura Berbasis Website, Ensiklopedia of Journal Vol 1, No 4, 2019.
Harsasi dan Muh. Dawam, Faktor Yang Mempegaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Analisis Sosio-Ekonomi-Budaya), Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, 2002.
H.A.W. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, 1998, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah, Disampaikan dalam “Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten” yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten, 2 Oktober 2000.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433.
Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5.
Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.
Mia Siratni, Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah , Ensiklopedia of Journal, Vol 1, No 2, 2019.
Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika, 1987, Jakarta.
Republik Indonesia, Naskah Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2000.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.










