TINJAUAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KUHP YANG BERKEPASTIAN HUKUM
Sari
Abstract: Articles 310–316 of the Criminal Code address the offense of defamation of reputation, with the goal of safeguarding individuals' honor and dignity. The standards for what is considered damage to one's reputation require reevaluation with regard to numerous aspects. The public's hazy understanding of defamation further highlights the importance of having precise legal guidance. Reviewing pertinent statutes and court records is an integral part of the normative law research methodology. The ruling by the Constitutional Court in Decision No. 78/PUU-XXI/2023 states that the defamation Criminal Code Article 310 Paragraph 1 is deemed "conditionally unconstitutional" due to its incompatibility with the principles outlined in the 1945 Constitution. That is why Law No. 1 of 2023 will amend Article 310 of the Criminal Code to Article 433 in order to close the gap, make discrimination less likely, and avoid ambiguity in its application. Legal action cannot be pursued without an official report from the party who feels wronged by the action, as stated in Article 310 of the Criminal Code (KUHP) and Decision No. 78/PUU-2023 of the Constitutional Court, as well as Article 433 of Regulation No. 1 Year 2023. So, when it comes to defamation charges, law enforcement needs to be extra careful and not make hasty decisions without taking everything into account.
Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Agustin, I. S. U. N. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2(4), 26-37.
Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Malang: Banyumedia Publishing.
Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi). Jakarta: MNC Publishing.
Gunadi, I., & Efendi, J. (2011). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1). Jakarta: Prestasi Pustaka.
Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
Irsan, K. (2005). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
Laurensius Arliman S, Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2009). Penerbit Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Mudzakir. (2004). Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Dictum 3.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
Muladi. (2005). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
Muladi. (2005). Persepektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
Nazmi, N. (2017). Perbandingan Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Oleh Haters Melalui Media Sosial dan Media Massa. Skripsi Universitas Lampung.
Pardede, E, Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Piana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-22.
Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Adityama.
Rahardjo, S. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Rahardjo, S. (2004). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(9), 601-619.
Saroinsong, R. L. (2017). Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP. Lex Privatum, 7(5), 159-166.
Sidharta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Syahdeini, S. R. (2009). Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Utama Grafiti.
Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021. UNES Journal of Swara Justisia, 7(3), 901-912.
Zubaidah, S., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Muslih. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns). Jurnal Hukum Malayahati (JHM), 3(1), 46-61.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i2.2829
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.