KETIDAKPASTIAN ATAS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HOMOLOGASI TERHADAP PENYITAAN ASET PERUSAHAAN YANG DIDUGA HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Sari
Abstract: This paper aims to analyze the uncertainty over the legal force of homologation decisions on the confiscation of company assets suspected of being the proceeds of money laundering crimes, focusing on the main issues related to legal uncertainty in the context of the implementation of homologation decisions (amicable agreements in bankruptcy proceedings) and how it affects the confiscation of assets suspected of being involved in money laundering crimes. This journal explores the conflict between bankruptcy law and criminal law, particularly in situations where the assets of the company involved in the homologation are suspected to be proceeds of crime. This research uses the normative method, namely legislation. The results show that the homologation decision needs to take precedence before the process of confiscating company assets suspected of originating from money laundering crimes. This is because the process of criminal confiscation events that occur against company assets suspected of being the proceeds of money laundering has clashed with the principle of Ultimum Remedium.
Keywords: Bankruptcy Law, TPPU, Homologation.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
M.Hadi Subhan, 2008. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135) Disebut Undang-Undang 1998 ( Yang Disingkat UUK 1198).
Hutagalung, J. M., & Gloriawati, T. (2022). Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru. 8(2), 219–228. https://doi.org/10.59999/v8i2.1502.
Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dan Metode Peneilitian Hukum, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1 Tahun 2018. 25.
Fuady, Munir (2005), Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditiya Bakti, Bandung.
Siahaan, N.H.T., Money Loundring & Kejahatan Perbankan, Jakarta : Jala Permata, Cetakan Ketiga, Edisi ketiga, 2008.
Ayu Efritadewi, (2020). Modul Hukum Pidana (A. Efritadewi, Ed.; 1st ed.). UMRAH Press.
Wicaksono Anung Isya, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. Pagaruyuang Law Journal, 5(1).
Bakir, Herman. 2004. Asas Hukum dan Aspek pengalihannya. Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Taruma Negara.
Laurensius Arliman S, Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
Ohoiwer, M., Manan, A., & Ismed, M. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(6), 1933–1942. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23229
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i2.2867
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.