TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Efermin Gulo, Azhali Siregar, Ismaidar Ismaidar

Sari


Abstract: Corruption is an inseparable part of human history and is among the oldest forms of crime, often regarded as one of the diseases of society, similar to other crimes such as theft, which have existed since the dawn of humanity. The main issue faced today is that corruption tends to increase alongside prosperity and technological advancement. Experience shows that as a nation's development progresses, people's needs and desires grow, and one of the consequences may be a greater tendency to commit corrupt criminal acts. This research employs a normative legal method, which refers to legal norms found in statutory regulations, literature, societal legal norms, and relevant data, all of which are analyzed to address the research problems. This study clearly aims to analyze the application of land laws, using a qualitative research approach conducted through examining legal literature and regulations related to the topic of "A Juridical Review of the Proof System in Handling Corruption Crimes in Indonesia." The legal process is essential in establishing an effective anti-corruption system; therefore, justice must be fairly enforced. Fugitive corruptors who flee abroad must be brought back to their home country and sentenced appropriately. Eradicating corruption is the most urgent issue that must be addressed in the nation, as it has significantly hindered national progress. Corrupt practices have become so widespread and appear to be beyond government control. However, efforts to combat corruption are frequently obstructed by various complex challenges. This crime can occur anywhere, meaning it is not limited by space, time, or race. It is closely related to laws and regulations within the legal field that are positively enforced. Punishment is an unpleasant consequence (suffering) imposed by a judge through a verdict upon individuals who have violated criminal laws.

Keywords: System, Proof, Corruption Crime.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Achmad Zainuri, 2007, Akar Kultural Korupsi Di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan, Depok.

Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-------------------, 2002, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.

-------------------, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Mandar Maju, Bandung.

Danil, Elwi, 2011, Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Sumaryanto, 2019, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2002, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung.

Mien Rukmini, 2007, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan AdministrasiNegara, Bina Ilmu, Surabaya.

Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Badung

R. Soeparmono, 2023, Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum., Armico, Bandung.

Soejono Soekamto dan Sri Mumadji, 2001 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Muhammad Juang Rambe, Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Tahta Media Group, https://tahtamedia.co.id/index.php/ issj/article/view/319

Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Ayuda Silitonga Integration Of Restorative Justice In Medical Dispute Resolution As A Reform To The Indonesian Criminal Law System, International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice, https://journal.sinergilp.com/index.php/ijslcj/article/view/57?articlesBySimilarityPage=8




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i4.3299

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.