PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBELUM MENGIKUTI SELEKSI PPPK

Robby Yunianto Utama MS

Sari


Abstract: The unilateral dismissal of permanent non-civil servant employees (non-ASN) working under Public Service Agencies (BLU) constitutes an act that should be declared legally invalid. Such action contradicts the principles of justice, legal certainty, protection of employees’ rights, and the principles of good governance. This dismissal not only violates the normative rights of employees as regulated in the Manpower Law and the State Civil Apparatus Law but also infringes upon the constitutional right to decent work as guaranteed under Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Moreover, the dismissal process carried out without verification, dialogue, validation, or the provision of transitional arrangements represents a neglect of the institution’s legal responsibilities, potentially leading to injustice and both material and immaterial losses for employees. Therefore, the dismissal decision should be annulled or reviewed, and Higher Education Institutions are obliged to provide a fair transition opportunity for non-ASN employees, including the right to participate in the PPPK recruitment process, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Non-ASN Employees, PPPK.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sutrisno, H. M. Manajemen Kepegawaian di Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2020.

Harahap, Nurmalita Ayuuningtyas. "Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-ASN Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Perspektif Ilmu Hukum Profetik." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (Juni 2024): 135-148.

Sumiyati. "Kedudukan Hukum Dosen Tetap Non-PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Menurut Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Hukum (2023): 45-60.

Wahyono, "Penyelesaian Perselisihan Antara Badan Pengelola dan Pegawai Non-ASN di Perguruan Tinggi." Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022): 223-239.

"Penyelesaian Perselisihan Antara Badan Pengelola dan Pegawai Non-ASN di Perguruan Tinggi." Media Neliti (2022). Accessed April 16, 2025. https://media.neliti.com/media/publications/278208-penyelesaian-perselisihan-antara-badan-p-52f2b1c0.pdf.

"Analisis Terhadap Status Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Perguruan Tinggi." Media Neliti (2023). Accessed April 16, 2025. https://media.neliti.com/media/publications/190567-ID-analisis-terhadap-status-hukum-pegawai-p.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 315).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Tahun 2022 tentang Penataan Pegawai Non-ASN.

Dewa Rohid. "Remunerasi dan Kontribusinya terhadap Kinerja BLU Bidang Pendidikan." BLU DJPB Kemenkeu (2023). Accessed April 1, 2025. https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=16.

"BLU pada Bidang Pendidikan." Scribd (2023). Accessed April 1, 2025. https://www.scribd.com/document/538647179/PTN-BLU.

"Pengelolaan BLU pada Perguruan Tinggi." Jurnal Universitas Pahlawan (2023). Accessed April 1, 2025. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11958/9141.

Ramadhan, Nandaru. Kedudukan Dosen Tetap Non PNS Berdasarkan Kebutuhan Posisi di Perguruan Tinggi Negeri. (Universitas Brawijaya, 2023).




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i4.3376

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.