PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA (Studi Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg)

Tuti Kelana Sembiring, Susanti Sembiring, Silvia Millenia Afrila

Sari


Abstract: The provisions regarding marriage registration are regulated under Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which stipulates that a marriage is considered legally valid if it is officially registered. For marriages that have not been registered, the parties may submit an application for isbat nikah to the Religious Court in the jurisdiction where the marriage was conducted. This study aims to examine the judges’ considerations and the legal consequences arising from applications for isbat nikah involving unregistered marriages. This research is descriptive in nature, focusing on the depiction of applicable legal regulations in relation to the issues under study. The approach employed is a normative juridical approach. Based on the court determinations and subsequent analysis, the study draws the following conclusions. First, the judges assessed that the marriage between the applicant and her husband fulfilled all the requirements and pillars of an Islamic marriage in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the applicant’s petition for isbat nikah was granted. Second, as a legal consequence of granting the isbat nikah application, the applicant and her husband are declared legally married both religiously and under state law. The applicant is required to register the marriage with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs where the marriage took place. Subsequently, the applicant is also obliged to obtain essential civil documents, including a marriage certificate, family card, and the child’s birth certificate. 

Keywords: Judge, Isbat Nikah, Unregistered Marriage.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak,

Amzah, Jakarta, 2009

Abd. Basir, Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris, Tohar Media, Jakarta,

A Salman Maggalatung, Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin

Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Jurnal Cita Hukum, Volume

, Nomor 2, 2014

Adi Nur Rohman, Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum

Perkawinan di Indonesia, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6,

Nomor 1, 2020

Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah, Volume XVI, Nomor 1, 2016

Bayu Prasetyo, et.all, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam

Putusan Perkara, Palar Journal, Volume 07, Nomor 02, 2021

Dyah Ochtorina Susanti, Urgensi Pencatatan Perkawinan, Rechtidee Journal,

Volume 11, Nomor 2, 2016

Elfiani, Status Hukum Perkawinan, Jurnal Hukum Islam, Volume 01, Nomor 02,

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang

Perkawinan dan KUHPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume

, Nomor 4, 2017

Fauzan Ghafur, et.all, Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dan Hukum Positif Di Indonesia, Journal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum,

Volume 3, Nomor 2, 2020

Febioka Eri Sandi, Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam, Jurnal Impresi

Indonesia, Volume 1, Nomor 10, 2022

Gema Mahardika Dwiasa, et.all, Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi

Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian, Repertorium

Journal, Volume 7, Nomor 1, 2018

Iyah Faniyah, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,

Review Journal, Volume XIII, Nomor 1, 2013

Kustini dan Nur Rofiah, Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan,

Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume 12, Nomor 2, 2013

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

Buku II, Jakarta, 2010

Mardani, et.all, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi

Hukumnya, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Volume 10, Nomor 2,

Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di

Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2013

Mesraini, et.all, Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan

Hakim, Palastren Journal, Volume 13, Nomor 1, 2020

Muchsin, et.all, Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat

Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Pencatatan Nikah, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 1, 2019

Novi Juli Rosani Zulkarnain, Implementasi dan Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap

Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Hukum &

Pembangunan Masyarakat, Volume 15, Nomor 1, 2024

Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa

Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Ius Constituendum,

Volume 5, Nomor 02, 2020

Rico Manshold Kandou, et.all, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata, Lex Administratum

Journal, Volume 11, Nomor 5, 2023

Shofiatul Jannah, et.all, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum

Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pemikiran

Keislaman, Volume 8, Nomor 2, 2021

Siti Rahmah, et.all, Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Pernikahan Siri, Jurnal Ius Civile, Volume 8, Nomor 1, 2024

Yusup Setiawan, Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK,

Muttaqien Journal, Volume 3, Nomor 2, 2022

Zaid Afif, et.all, Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi

Masyarakat Dalam Administrasi Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan

Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, 2024.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3741

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.