PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA (Studi Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg)
Sari
Abstract: The provisions regarding marriage registration are regulated under Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which stipulates that a marriage is considered legally valid if it is officially registered. For marriages that have not been registered, the parties may submit an application for isbat nikah to the Religious Court in the jurisdiction where the marriage was conducted. This study aims to examine the judges’ considerations and the legal consequences arising from applications for isbat nikah involving unregistered marriages. This research is descriptive in nature, focusing on the depiction of applicable legal regulations in relation to the issues under study. The approach employed is a normative juridical approach. Based on the court determinations and subsequent analysis, the study draws the following conclusions. First, the judges assessed that the marriage between the applicant and her husband fulfilled all the requirements and pillars of an Islamic marriage in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the applicant’s petition for isbat nikah was granted. Second, as a legal consequence of granting the isbat nikah application, the applicant and her husband are declared legally married both religiously and under state law. The applicant is required to register the marriage with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs where the marriage took place. Subsequently, the applicant is also obliged to obtain essential civil documents, including a marriage certificate, family card, and the child’s birth certificate.
Keywords: Judge, Isbat Nikah, Unregistered Marriage.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak,
Amzah, Jakarta, 2009
Abd. Basir, Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris, Tohar Media, Jakarta,
A Salman Maggalatung, Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin
Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Jurnal Cita Hukum, Volume
, Nomor 2, 2014
Adi Nur Rohman, Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum
Perkawinan di Indonesia, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6,
Nomor 1, 2020
Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, Ahkam
Jurnal Ilmu Syariah, Volume XVI, Nomor 1, 2016
Bayu Prasetyo, et.all, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Putusan Perkara, Palar Journal, Volume 07, Nomor 02, 2021
Dyah Ochtorina Susanti, Urgensi Pencatatan Perkawinan, Rechtidee Journal,
Volume 11, Nomor 2, 2016
Elfiani, Status Hukum Perkawinan, Jurnal Hukum Islam, Volume 01, Nomor 02,
Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang
Perkawinan dan KUHPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume
, Nomor 4, 2017
Fauzan Ghafur, et.all, Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam
Dan Hukum Positif Di Indonesia, Journal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum,
Volume 3, Nomor 2, 2020
Febioka Eri Sandi, Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah
Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam, Jurnal Impresi
Indonesia, Volume 1, Nomor 10, 2022
Gema Mahardika Dwiasa, et.all, Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi
Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian, Repertorium
Journal, Volume 7, Nomor 1, 2018
Iyah Faniyah, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,
Review Journal, Volume XIII, Nomor 1, 2013
Kustini dan Nur Rofiah, Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan,
Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume 12, Nomor 2, 2013
Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
Buku II, Jakarta, 2010
Mardani, et.all, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi
Hukumnya, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Volume 10, Nomor 2,
Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di
Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2013
Mesraini, et.all, Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan
Hakim, Palastren Journal, Volume 13, Nomor 1, 2020
Muchsin, et.all, Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat
Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu
Pencatatan Nikah, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 1, 2019
Novi Juli Rosani Zulkarnain, Implementasi dan Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap
Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Hukum &
Pembangunan Masyarakat, Volume 15, Nomor 1, 2024
Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa
Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Ius Constituendum,
Volume 5, Nomor 02, 2020
Rico Manshold Kandou, et.all, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata, Lex Administratum
Journal, Volume 11, Nomor 5, 2023
Shofiatul Jannah, et.all, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pemikiran
Keislaman, Volume 8, Nomor 2, 2021
Siti Rahmah, et.all, Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Pernikahan Siri, Jurnal Ius Civile, Volume 8, Nomor 1, 2024
Yusup Setiawan, Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK,
Muttaqien Journal, Volume 3, Nomor 2, 2022
Zaid Afif, et.all, Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi
Masyarakat Dalam Administrasi Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan
Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, 2024.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3741
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.










