PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 SETELAH AMANDEMEN
Sari
The power to form laws after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there has been a very significant change. This change makes the DPR's power stronger than the President. The power to make laws after the amendments rests with the House of Representatives. However, in joint discussions, the draft law requires the approval of the President. If the draft law does not get the President's approval, the draft law will be invalid. Thus, the power to make laws that is given to the DPR is canceled by the constitution or in other words, the constitution cancels itself. The DPD is also considered a legislative body, with a view to creating a two-chamber system in representative institutions. But in reality, the DPD in exercising its power is very weak. The weaknesses can be seen as follows: 1) DPD can only submit proposals for draft laws to the DPR, 2) The draft laws that can be proposed are limited to matters related to regional government as regulated by the constitution, 3) DPD participation in joint discussions at the DPR , if the draft law has not yet entered the stage of discussion with the President, 4) DPD cannot submit a draft law outside the national legislation program.
Keywords: DPR, Law, 1945 Constitution, Amendment.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Ernawati Munir, Konsep Teoritis dan Normatif Prosedur Perubahan UUD, makalah pada seminar Penyerapan Aspirasi Masyarakat Komisi Konstitusi di Daerah, Padang, 15 desember 2003.
Moh. Mahfud. MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996.
……………, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002.
……………., Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
……………, Hubungan Kerja Antara DPD dengan DPR dan Lembaga Negara Lainnya, dalam Janedjri M. Gafar dkk (editor) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR kerja sama dengan UNDP, Jakarta, 2003.
Abdul Hakim Garuda Nasution, Peranan dan Fungsi DPR dalam Demokrasi Konstitusional, dalam Bennt K. Harman dan Hendardi, Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, Jaringan Informasi Masyarakat (JARIM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), Jakarta, 1991.
Bivitri Susanti, dkk, Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2000.
Maria Farida Indrati Soerapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Saldi Isra, Lembaga Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004.
B.N. Marbun, DPR RI Pertumbuhan dan Cara kerjanya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1992.
Sutta Dharmasaputra, Akselerasi Legislasi DPR: Loyo Ibarat Motor Buntut, Kompas, tanggal 13 Juli 2005, Jakarta, hal. 5.
Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD Baru, FH UII Press, Yogyakart, 2003.
Firdaus, Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Tesis S2 pada Pascasarjana Unand, Padang, 2005.
Sri Soemantri. M, dan Mochamad Isnaini Ramadhan, Perihal Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan, dalam Bennt K. Harman dan Hendardi, Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, Jaringan Informasi Masyarakat (JARIM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), Jakarta, 1991
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.793
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.