PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

Tat Marlina, Duwi Handoko

Sari


The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions and violations of the right to health in Indonesia. This type of research is normative legal research specifically discussing human rights in the field of expressing opinions and rights to health. Data analysis in this study was carried out systematically based on the research problems described qualitatively. In relation to expressing opinions in public, such as demonstrations or demonstrations with many participants, restrictions on freedom are usually associated with "public order" or public orders. The most difficult is how to provide a balance between freedom and public order. Demonstrations by a number of doctors certainly have an impact on patient care, which in principle has harmed the public interest. In addition, the demonstration by blocking the road body certainly hurts the public interest, namely the interests of all road users. Based on the results of Komnas HAM's investigation, at least 15 types of human rights violations were affected by Lapindo mudflow victims. The problem when it is associated with the right to health is in the form of: not a few refugees whose health is disrupted resulting in people falling ill and some dying due to the absence of a proper environment for displaced people; and gas contaminated air and clean water facilities that are damaged are not handled properly by the government.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Jurnal

Laica Marzuki, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

Mahrus Ali, “Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.” Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

Yuliana Primawardani, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Balita) atas Kesehatan terhadap Bahaya Asap Rokok.” Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 3 Nomor 2, Desember 2012.

Buku

Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT Alumni, Jakarta, 2006.

Eko Riyadi (Editor), To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2007.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005.

Website

Ady, Komnas HAM Usulkan Strict Liability untuk Kasus Lapindo Untuk Meminta Pertanggungjawaban Pidana, dalam: http://hukumonline. com/berita/baca/lt502a81b46f48e/komnas-ham-usulkan-istrict-liability-i-untuk-kasus-lapindo, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews, Warga Kampar Demo Terkait 'Cekcok' dengan Bupati, Akses Riau-Sumbar Lumpuh, dalam: http://detik.com/news/read/2014/06/04/153951/2599714/10/, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Hadi Suprapto, Puspita Dewi (Semarang), Zahrul Darmawan (Depok), Cerita Pasien Telantar Gara-gara Dokter Demo: Dokter Spesialis Tak Ada, Herawati Terpaksa Ditangani Dokter Umum, dalam: http://news.viva. co.id/news/read/461931-cerita-pasien-telantar-gara-gara-dokter-demo, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Ratna Batara Munti, Mewujudkan Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sebagai HAM, dalam: http://majalahtan tri.wordpress.com/2010/01/27/mewujudkan-hak-perempuan-atas-kesehatan-reproduks-dan-seksual-sebagai-ham”/, diakses tanggal 27 Juni 2019.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.802

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.