BATAS AMBANG PENCALONAN PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG SEHARUSNYA 0%

Miasiratni Miasiratni

Sari


Presidential Threshold as the threshold for the vote acquisition that must be obtained by political parties in an election to be able to nominate a presidential candidate. The rule for the presidential nomination threshold (presidential threshold) of 20%-25% in the Law on the Implementation of General Elections, is the result of a product of democracy in the House of Representatives. The 20 percent presidential nomination threshold should be being challenged to the Constitutional Court (MK) with the hope of being zero percent. It is believed that the zero percent presidential threshold will not bring up hundreds of presidential candidates. The requirements for presidential candidacy have been regulated in the 1945 Constitution, which is carried out by political parties. The provisions regarding the number of seats and the number of valid national votes that are a requirement to be able to nominate pairs of candidates for president and vice president always change every time an election is held. In the 2019 general election, the regulation regarding the Presidential Threshold is based on the provisions contained in Article 222 of the Election Law which states that: Candidate pairs are proposed by a political party or coalition of political parties participating in the election who meet the requirements for obtaining seats of at least 20% (twenty percent) of the total number of seats. the number of seats in the DPR or obtain 25% (twenty five percent) of the nationally valid votes in the previous election for members of the DPR.

Keywords: Nomination Threshold, Presidential Threshold.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokratis Di Indonesia, Jagat Abjad, Solo, 2010.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

Bambang Juanda, et-al, Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, Laporan Hasil Penelitian, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.

Eka N.A.M Sihombing, “Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif” Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Pt. Softmedia, Jakarta, 2010.

Juanda Nawawi, Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015.

Isrok, Korelasi Antara Perda Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah, Pidato Pengukuhan Gurus Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

Otong Rosadi, Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.954

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.