PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Triadi Triadi

Sari


Abstract: The rulings regarding these three case files (with the exception of the Eurico Gutteres case) generally demonstrate that the ad hoc human rights court failed to determine who bears responsibility for the gross human rights violations in East Timor. These rulings mirror the pattern seen in three previous cases: an apparent tendency to scapegoat civilians for crimes against humanity in East Timor while shielding military personnel from accountability. The court failed to properly grasp and apply the concept of command responsibility—holding commanders or superiors accountable for events within their jurisdiction in East Timor—thereby failing to set a positive precedent for future human rights trials. These rulings pose a serious threat to the enforcement and protection of human rights in Indonesia and further indicate that the existing legal system has failed to combat crimes against humanity. Furthermore, the court failed to deliver justice to the victims of gross human rights violations in East Timor by neglecting their rights to reparation—specifically compensation, restitution, and rehabilitation—in its verdicts. These failures are also attributable to the public prosecutor's inability to effectively prove the charges and a lack of seriousness in carrying out their duties.

Keywords: Violations, Gross Human Rights Violations, East Timor, Criminal Justice

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Akil Mochtar, anggota fraksi Golkar dan Lukman Hakim Syaifuddin (fraksi Persatuan Pembangunan) dalam Diskusi laporan HAM Elsam, Februari, 2005.

Asmara Nababan, Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat: belajar dari pengalaman, Jurnal HAM, Komisi Nasional HAM, Jakarta. 2004.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts International Court of Justice, Pasal 13.

Elsam, Pemantauan Pengadilan HAM Ad Hoc Perkara Pelanggaran HAM berat di Timor-timur, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Tim Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc, Jakarta, 2002.

Geoffrey Robertson QC, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global), Komisi Nasional Hak asasi Manusia, Jakarta, 2000.

Ifdhal Kasim, Elemen-elemen Kejahatan Dari “Crimes Against Humanity”: Sebuah Penjelajahan Pustaka, Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.

Kartini Sekartadji, Perkembangan HAM dalam Perspektif Global , BP Undip, Semarang, 1999.

Kartini Sekartadjii, Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan HAM di Indonesia, Semarang, Pidato Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis ke 46 Fakultas hukum UNDIP, 2003.

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Rina Rusman, Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jakarta, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2, 2004.

Roy Gutman and David Rief, Crimes of War : What the Public Should Know, W.W Norton Company New York, 1999.

Sigit Riyanto, Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis, Majalah Mimbar Hukum No.38/VI/2001 FH-UGM, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni Bandung, 2000.

Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, tanggal 27 Oktober 2010, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.33559/err.v5i3.3959

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Anda Pengunjung Ke- Flag Counter