TUMPANG TINDIH REGULASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
Sari
Every year the nagari government prepares a work plan before the determination of the APBNagari. The process of preparing this planning document is usually based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 114/2014, but in 2020 the Minister of Village Regulation No. 21/2020 regulates the same. There are differences in the process of preparing the RKP Desa regulated by the two regulations. The purpose of this paper is to see the impact of overlapping regulations in the preparation of the RKP Nagari in Lima Puluh Kota Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study indicate that there are 2 impacts of the overlapping regulations, First, the District Government of Lima Puluh Kota is slow in responding to the latest regulations so that the regent's regulations governing the Technical Guidelines for the Preparation of RPJM, RKP, and Implementation of Nagari Development Activities have not been revised so that the process the preparation of the RKP applied by the nagari varies, some are implemented according to the regent's regulations and some are in accordance with the village minister's regulations. Second, the emergence of internal disputes within the Nagari government because they are confused about implementing the process of preparing the Nagari RKP in accordance with the regulation of Permendagri No. 114/2014 or Village Minister Regulation No. 21/2020.
Keywords: Village, Regulation, Development PlanningTeks Lengkap:
PDFReferensi
Abikusna, R. A. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Covid-19. Sosfilkom, 14 (2), 25–38. https://ojs3.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1525
Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian, 8 (2). http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4227
Bachtiar, P. (2018). Pemantauan Implementasi UU Desa “Proses Perencanaan dan Penganggaran di Desa.”
Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. (2016). Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Chandra, H. S. (2019). Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi Di Indonesia. In Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019 (Cetakan Pe, pp. 2–19). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). JIANE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 1(1), 56–72. https://jurnal.unimor.ac.id/JIANE/article/view/364
Rudiadi, Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan. El -Riyasah, 12(1), 44–58. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/13201/6617
Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial (A. Gunarsa (Ed.); Kedua). PT. Refika Aditama.
Suprastiyo, A., & Musta’ana, M. (2019). IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 2(2), 255–263. http://61.8.70.50/index.php/negara/article/view/1359
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 20 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v3i3.1086