TRANSFORMASI BUDAYA HUKUM DALAM TRANSISI DARI OJEK KONVENSIONAL KE OJEK ONLINE
Sari
Abstract: This study explores the transformation of legal culture in the transition from conventional motorcycle taxis to digital app-based ride-hailing services in Indonesia. This shift not only reflects advancements in transportation technology but also indicates a change in compliance with legal norms and the governance of the informal transport sector. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of relevant regulations, legal principles, and academic literature. Conventional motorcycle taxis, which previously operated based on social norms and informal agreements, now face a more structured system through digital mechanisms, such as algorithm-based fare setting, driver rating systems, and platform-regulated services. This transformation requires the internalization of a new legal culture that prioritizes transparency, accountability, and consumer protection. Nevertheless, challenges arise, including conflicts of interest with conventional drivers, unequal legal literacy among drivers, and regulatory ambiguity. The study advocates for an adaptive, integrative, and participatory legal approach to ensure that this transformation is not merely technological but also reflects legal justice and inclusivity for all stakeholders in the online transport ecosystem.
Keywords: legal culture, online motorcycle taxi, conventional motorcycle taxi, transportation law, normative approach, digitalization
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Rasyidin, U., & Supriyadi, D. (2014). Pengantar Ilmu Hukum dari Tradisi ke Konstitusi. Bandung: Pustaka Setia.
Hidayah, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek Online dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Sosial, 5(2)
Lestari, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Daring dalam Perspektif Hukum Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 50(1)
Maria, A. (2019). Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, Universitas Padjadjaran..
Ramadhan, R. (2021). Peran Negara dalam Menjamin Keamanan Pengguna Ojek Online. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 4(2)
Rahayu, D. N., & Zuber, A. (2019). Konflik Sosial Antara Ojek Pangkalan dan Gojek di Kota Surakarta. Journal of Development and Social Change, 2
Rofiqi, M. H. (2020). Politik Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Transportasi Berbasis Online Tahun 2014–2019. Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, 1(1)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
DOI: https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3092